TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo telah mengadakan pertemuan dengan mantan rivalnya dalam kontestasi Pilpres 2019, Prabowo Subianto.

Pertemuan itu dilakukan pada Sabtu (14/7/2019) di Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta

Pertemuan Jokowi-Prabowo Subianto di MRT tak akan mengubah sikap politik Sandiaga Uno, mantan Cawapres Prabowo Subianto, kepada pemerintahan mendatang. Sandi menjelaskan secara lengkap alasannya berikut ini.

PRESIDEN Joko Widodo telah bertemu dan berbicara akrab dengan Prabowo Subianto, rivalnya pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Pertemuan Jokowi-Prabowo di MRT ini menjadi viral dan memunculkan komentar pro dan kontra.

Muncul  spekulasi apakah Prabowo masuk pemerintahan Jokowi?

Apakah Partai Gerinda serta Prabowo dan pendukungnya akan bergabung dengan partai koalisi pendukung Jokowi?

Kenapa Sandiaga Uno tidak hadir di pertemuan Jokowi-Prabowo di MRT atau kenapa Sandiaga Uno tidak ikut pertemuan Jokowi-Prabowo?

Melalui akun instagramnya, Sandiaga Uno menjelaskan posisi dirinya atau sikap Sandi terhadap pemerintahan Jokowi mendatang.

Sandiaga Uno sampai dua kali menuliskan sikap politik tersebut usai pertemuan Jokowi-Prabowo.

Sandiaga Uno juga menjelaskan terkait sikap politik setelah Pilpres 2019.

Menurut Sandiaga Uno, dirinya akan tetap konsisten dengan janji sebelumnya yakni akan selalu mengawasi dan mengoreksi segala kebijakan pemerintahan.

Bagi Sandiaga Uno, untuk membangun bangsa harus ada check and balance

"Ada yang berkuasa, dan ada yang mengawasi dan mengkoreksi segala kebijakan pemerintah," kata Sandiaga Uno di akun instagramnya, 8 jam lalu. 

Sekali lagi, Sandi menegaskan akan tetap memegang teguh janjinya dalam berpolitik.

"Saya akan menjadi mitra yang kritis dan konstruktif di luar pemerintahan, dan akan terus menjalankan program-program yang telah saya gagas sejak kampanye kemarin seperti @rumahsiapkerja dan @okoce.indonesia,"  katanya.

Sandi pun menyebut nama Erick Thohir, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin.

"Perbedaan pilihan dalam politik tidak pernah membuat persahabatan dan silaturahim kita sampai renggang," kata Sandiaga Uno.

Simak tulisan di akun Sandiaga Uno yang telah terverifikasi berikut ini: 

@sandiuno:  Dalam kontestasi politik pasti ada yang terpilih, dan ada yang belum terpilih. Pastinya ada pihak-pihak yang merasa sangat kecewa.

Oleh karena itu saya ingin masyarakat memaknai kekecewaan ini sebagai wujud kesungguhan dalam mencintai negara dan bangsa kita.

Ini adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh ingin berperan dalam membangun dan memajukan bangsa.

Saya percaya bahwa dalam membangun bangsa ini, harus ada check and balance. Ada yang berkuasa, dan ada yang mengawasi dan mengkoreksi segala kebijakan pemerintah.

Saya akan tetap konsisten pada janji saya, bahwa saya akan menjadi mitra yang kritis dan konstruktif di luar pemerintahan, dan akan terus menjalankan program-program yang telah saya gagas sejak kampanye kemarin seperti @rumahsiapkerja dan @okoce.indonesia.

Saya tidak ingin perbedaan pilihan politik memutus tali persahabatan dan persaudaraan antar sesama rakyat Indonesia.

Contohnya saya dan Bro @erickthohir, kami telah bersahabat sejak lama.

Perbedaan pilihan dalam politik tidak pernah membuat persahabatan dan silaturahim kita sampai renggang. Justru kami sering kali saling memberi masukan-masukan yang membangun.

Sore tadi saya dan Bro Erick mendapat kesempatan untuk saling bertukar gagasan dengan teman-teman milenial dari kedua belah pihak.

Saya berpesan kepada mereka untuk tetap menjaga persatuan, menjaga tali silaturahim. Meski kita berbeda, bukan berarti kita bermusuhan.

Beberapa jam sebelumnya pun Sandiaga Uno telah menulis status terkait sikap politik dan persahabatannya dengan Erick Thohir.

Menurut Sandi, dirinya sudah lama bersahabat dengan Erick Thohir.

"Berbeda pilihan politik saat Pilpres kemarin, tidak berarti memutus tali persahabatan kita," kata Sandi yang mengunggah foto dirinya dengan Erick Thohir.

Dia berharap sosok muda seperti Erick Thohir bisa mengisi pos-pos penting dalam pemerintahann di bawah Presiden Joko Widodo.  

Sandi menegaskan bahwa dirinya tetap akan konsisten menjadi posisi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

"Saya konsisten akan berada di pihak oposisi, di luar pemerintahan, namun saya akan selalu siap memantau kebijakan-kebijakan pemerintah, menjadi mitra yang kritis dan konstruktif...," kata Sandiaga Uno.

Simak status lengkap Sandiaga Uno berikut ini.

@sandiuno: Saya dan Bro @erickthohir bersahabat sejak lama. Berbeda pilihan politik saat Pilpres kemarin, tidak berarti memutus tali persahabatan kita.

Saya berharap pemerintahan kedepan diisi oleh sosok-sosok muda seperti Bro Erick ini.

Meskipun saya konsisten akan berada di pihak oposisi, di luar pemerintahan, namun saya akan selalu siap memantau kebijakan-kebijakan pemerintah, menjadi mitra yang kritis dan konstruktif, dan akan memberikan masukan-masukan, apalagi jika masukan tersebut mampu menghadirkan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat dan menjadikan Indonesia negara yang adil dan makmur.

Apa yang selama ini dinantikan banyak pihak agar Jokowi dan Prabowo bertemu untuk rekonsiliasi pasca Pilpres 2019 akhirnya terwujud.

Hari ini, Sabtu (13/7/2019) Jokowi bertemu dengan Prabowo.

Menurut pantauan Wartakotalive.com dan informasi yang diperoleh mereka akan ketemu di Stasiun MRT Lebak Bulus. Dan berakhir di Stasiun MRT Senayan.

Rencananya Jokowi dan Prabowo akan mengadakan pertemuan tertutup di salah satu mal di Senayan.

Peristiwa bersejarah ini diharapkan bisa membuat teduh situasi politik yang sempat memanas.

Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Usman Kansong membenarkan adanya rencana pertemuan antara kedua tokoh tersebut.

"‎Benar beredar kabar soal kemungkinan pertemuan Jokowi dengan Prabowo. Cuma dimana dan pukul berapa belum ada pakar. Pak Jokowi sendiri pukul 10.00 ada jadwal mengunjungi stasiun MRT Lebak Bulus. Apakah bila ada pertemuan, pertemuan itu berlangsung di Lebak Bulus atau di MRT atau di tempat lain, belum ada kabar pasti juga," papar Usman Kansong saat dikonfirmasi awak media melalui pesan singkat.

Hingga keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pilpres 2019 keluar, keduanya belum kunjung bertemu.

Kedua belah pihak dari Jokowi yang diwakili TKN dan Prabowo diwakili Gerindra mengaku telah menjalin komunikasi antar kedua pihak.‎ 

Sejak pagi hari tadi Sekretaris Kabinet Pramono Anung melalui twitternya sudah mencuitkan tanda-tanda pertemuan untuk membuat bangsa semakin kuat, maju, adil dan makmur.

"Semoga hari ini menjadi hari yang dikenang buat proses demokrasi yang semakin dewasa.. Mudah2an pertemuan yang terjadi membuat bangsa ini semakin kuat, maju, adil dan makmur #pertemuan#indonesia#AlFatihan,"

Kicauan ini mengakhiri kicauan sebelumnya:

"Ada waktunya berkompetisi, ada waktunya bersama-sama membangun bangsa, mari melangkah ke depan #PersatuanIndonesia #Garuda #Indonesiaku"

Sebelumnya, Jokowi selalu enggan berkomentar banyak soal rencana pertemuan.

Namun, dia sempat menyinggung kemungkinan bertemu Prabowo ketika berada di Bali.

Jokowi mengatakan, rekonsiliasi politik dengan Prabowo Subianto rival politiknya dalam Pilpres 2019 bisa dilakukan di mana saja.

“Ya di mana pun bisa, bisa dengan naik kuda, bisa. Bisa di Jogja bisa, bisa naik MRT bisa. Kita ini ya,” katanya saat dikonfirmasi wartawan saat meninjau proyek revitalisasi Pasar Sukawati di Gianyar, Bali, Jumat.

Benarkah ada rekonsiliasi?

Dalam beberapa pekan terakhir rekonsiliasi kedua kubu diwacanakan.

Rekonsiliasi antara presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dinilai terhambat akibat elite politik yang berada di dua kubu masih menahan hal tersebut terjadi.

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial dari Center for Strategic and International Studies, Arya Fernandes menilai, rekonsiliasi perlu serius didorong oleh kedua kubu.

"Salah satunya pertimbangan koalisi. Mungkin kalau terjadi rekonsiliasi dikhawatirkan akan terjadi akomodasi di pemerintahan, sehingga pemerintahan terlalu gemuk dan mungkin tidak ada kecocokan dari sisi karakter politik," kata Arya saat dihubungi, Rabu (10/7/2019) lalu.

Arya mengatakan, faktor yang menentukan terjadinya rekonsiliasi adalah komitmen bersama, baik Jokowi dan Prabowo maupun para elite partai politik yang ada di sekitarnya.

Ia juga mengatakan, para elite Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga seharusnya tidak memanfaatkan rekonsiliasi dengan meminta permintaan tertentu kepada Jokowi sebagai syarat rekonsiliasi.

"Dari sisi 02 tentu jangan juga mereka terlalu ya permintaannya terlalu tinggi. Misalnya, pemulangan Habib Rizieq, kan itu sebenarnya sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan rekonsiliasi," ujar Arya.

Di sisi lain, Arya berpendapat, ada juga partai politik yang ingin mendorong rencana rekonsiliasi sebagai wadah untuk masuk ke koalisi pemerintahan.

Arya mengatakan, para elite harus memahami tujuan dari rekonsiliasi, yaitu komitmen bersama menyesuaikan perbedaan politik yang ada.

Dengan demikian, rekonsiliasi jangan dimaknai sebagai momentum bagi-bagi jatah menteri dan permintaan tertentu.

"Rekonsiliasi itu suatu hal kesungguhan komitmen bersama untuk menyesuaikan perbedaan politik yang mengarah pada perpecahan. Menurut saya itu, kalau akomodasi itu di luar," kata dia.

Muncul nama Habib Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi

Mantan Koordinator Juri Bicara tim pemenangan Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak sependapat soal perlunya rekonsiliasi setelah Pilpres 2019.

Namun dengan catatan, pemerintah harus mengizinkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq untuk kembali ke Indonesia.

Hal tersebut Dahnil sampaikan melalui akun twitternya @DahnilAnzar pada Kamis (4/7/2019).

 “Bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Rizieq kembali ke Indonesia, stop upaya kriminalisasi, semuanya saling memaafkan,” kata Dahnil.

Berangkat dari hal tersebut, Dahnil pun mengajak masyarakat Indonesia membangun toleransi yang nyata dimana tidak ada lagi stigma kaum radikalis dan sebagainya.

“Kita bangun toleransi yang otentik,stop narasi-narasi stigmatisasi radikalis dan lain-lain,” tandas Dahnil.

Tanggapan Dahnil Anzar di twitter

Seperti diketahui paska berstatus sebagai tersangka atas kasus dugaan chat mesum, Rizieq pergi ke Arab Saudi.

Cuitan Dahnil Anzar Simanjuntak tersebut tidak ditampik oleh pihak Gerindra.

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani tidak menampik bahwa salah satu syarat rekonsiliasi antara kubu Prabowo dengan Jokowi yakni pembebasan atau pemulangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab.

Untuk diketahui Rizieq tinggal di Arab Saudi karena menghadapi sejumlah perkara hukum di Indonesia, salah satunya penyebaran konten pornografi.

"Ya keseluruhan bukan hanya itu (pemulangan Rizieq).. Kemarin kemarin kan banyak ditahan-tahanin ratusan orang," katanya.

Menurut mantan Wakil Ketua BPN itu dengan adanya pemulangan Rizieq diharapkan pertentangan di tengah masyarakat akibat perbedaan pandangan politik dapat mengendor. Karena menurutnya inti dari islah atau rekonsiliasi adalah meniadakan dendam.

"Harus meniadakan bahwa saya pemenang dan kamu yang kalah. saya penguasa, kamu yang dikuasai. saya yang benar kamu yang salah. sehingga islah itu tidak akan terjadi kalau dendam yang seperti itu masih terjadi," katanya.

Menurut Muzani rekonsiliasi sulit dilakukan bila hanya ucapan saja tanpa adanya tindakan.

Rekonsiliasi hanya akan menjadi dagangan politik tanpa bisa mengendorkan ketegangan atau pertentang dimasyarakat bila masih ada proses penahanan terhadap orang-orangyang selama ini di kubu oposisi.

"Sehingga itu yang kita sampaikan pada kawan-kawan bahwa rekonsliasi, islah, penyatuan, itu akan terjadi sebagai sesuatu yang genuine, dan kita sampaikan itu, semuanya. ya tidak boleh ada proses kriminalisasi, dan seterusnya," katanya.

Muzani mengatakan tidak ada syarat lain yang diajukan pihaknya kepada Jokowi, selain pemulangan Rizieq dan pembebasan sejumlah orang yang ditahan karena perbedaan pandangan politik di Pemilu 2019.

"Engga ada (syarat lain) pokoknya yang penting adalah bagaimana perbedaan paham, perbedaan pandangan perbedaan pilihan di masyarakat, ini kemudian menjadi sesuati yang cair sehingga ada energi bagi bangsa indonesia untuk menata ke depan. nah energi baru ini yang kemudian harus kita pupuk untuk membangun Indonesia," ujarnya. 

Tanggapan kubu Jokowi-Maruf

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menko PMK Puan Maharani satu suara dalam menanggapi syarat dari Partai Gerinda untuk rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi agar pemerintah memulangkan Imam Besar FPI Rizieq Shihab. 

"Siapa yang pergi, siapa yang memulangkan, kan pergi sendiri, kok dipulangin. Emangnya kita yang ngusir, kan enggak," tutur Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (9/7/2019).

Menurut mantan Panglima TNI itu, pemerintah tidak ada kewajiban dalam memenuhi syarat terasebut, mengingat yang bersangkutan pergi sendiri ke luar negeri.

"Ya pulang sendiri saja, enggak (bisa) beli tiket, baru saya beliin," ucap Moeldoko sembari tertawa. 

Moeldoko mengatakan, banyak pekerjaan pemerintah pada saat ini yang lebih besar untuk kemajuan Indonesia ke depan dibanding hanya berfokus terhadap rekonsiliasi, apalagi masyarakat sudah tenang setelah kontestasi Pilpres 2019.

"Kan sudah saya katakan kemarin, penting enggak si rekonsiliasi? Ada persoalan bangsa yang lebih besar. Nanti kita tata lagi, masyarakat yang di bawah kan sudah tenang-tenang saja, elitnya yang ribut sendiri" paparnya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Tribunnews.com/ Theresia Felisiani)
Hal senada juga disampaikan Puan yang juga sebagai politisi PDIP, agar kepulangan Rizieq dilakukan sendiri tanpa harus ada campur tangan dari pemerintah. 

"Orang pergi sendiri, terus jadi kita harus yang minta pulang," ucap Puan sembari tertawa di tempat yang sama. 

Sementara terkait syarat Gerinda agar para tahanan yang pro Prabowo ditahan saat kontestasi Pilpres 2019, putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu menilai hal tersebut merupakan wilayah dari penegak hukum.

"Kan masih proses hukumnya, masih berjalan. Ya udah dijalanin saja, sekarang memang tetap berjalan kan proses hukumnya," kata dia.

Kuasa hukum Rizieq

Kuasa hukum Rizieq Shihab sekaligus pengurus FPI, Sugito Atmo Prawiro, mengatakan pihaknya enggan mengomentari rekonsiliasi Prabowo-Jokowi.

Menurut Sugito, rekonsiliasi merupakan urusan politisi.

“Kami dari kuasa hukum tidak mau ikut campur, tidak mau tahu masalah itu,” ujar Sugito kepada Kompas.com, Rabu (10/7/2019).

Ia menyebutkan FPI dan Rizieq enggan terjun ke ranah politik.

Baca: Gerindra: Pemulangan Rizieq Shihab Jadi Satu Syarat Rekonsiliasi

Lebih lanjut, Sugito menjelaskan bahwa Rizieq saat ini tengah berupaya pulang, namun dicekal.

“Kalau masalah kepulangan, dari awal sudah mau pulang. Tapi kan kena cekal,” jelas Sugito.

Kata imigrasi

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Sompie, menyebutkan tak ada larangan bagi Rizieq Shihab untuk pulang ke Indonesia.

Lebih lanjut, Ronny menjelaskan tak ada peraturan yang melarang seorang WNI untuk kembali ke Indonesia setelah bepergian atau bermukim di luar negeri.

"Negara tidak menghalangi dia untuk pulang, tidak ada penangkalan, menangkal warga negara sendiri untuk pulang itu tidak ada (aturannya)," ujar Ronny di Bekasi, Rabu (10/7/2019), seperti dilansir Kompas.com.

"Sepanjang dia masih warga negara, UU kita tentang kewarganegaraan tidak membolehkan kita untuk menolak warga negara Indonesia yang mau kembali ke Indonesia," tambahnya.

Ronny menjelaskan Undang-undang yang dimaksud adalah UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menyebutkan negara tidak boleh melarang warga negara Indonesia untuk pulang ke Indonesia.

Ia menegaskan pihak Imigrasi hanya berwenang mencekal WNI untuk bepergian ke luar negeri karena alasan hukum, bukan untuk kembali ke Indonesia.

Pihak Imigrasi baru bisa memulangkan WNI jika ada permintaan dari penegakan hukum atau terjadi masalah keimigrasian.

(*)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Inilah SIKAP POLITIK Sandiaga Uno Usai Pertemuan Jokowi-Prabowo di MRT, Tak Akan Kecewakan Pendukung.