TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais setuju bila rekonsiliasi antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto untuk mempersatukan masyarakat.

Hanya saja ia tidak setuju bila rekonsiliasi diartikan sebagai bagi-bagi kekuasaan atau jabatan di pemerintahan.

Pernyataan Amien tersebut menyikapi pertemuan antara Jokowi dan Prabowo di Stasiun MRT, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu, (13/7/2019).

Menurut Amien bila sistem pemerintahan demokrasi tanpa opoisi, maka demokrasinya bodong.

"Mengapa kalau demokrasi tanpa oposisi itu denokrasi bohong2an jadi demokrasi bodong. Wong demokrasi ga ada oposisi gitu," kata Amien.

Mantan Ketua MPR itu mengatakan dalam sistem demokrasi ada mekanisme pengawasan dan penyeimbang (Check and Balance). Jalannya roda pemerintahan diawasi oleh parlemen.

Baca: Posisi Jaksa Agung Bakal Tetap Diisi Nasdem, Ini Kata Johnny G Plate

"Jadi eksekutif melangkah dengan macam-macam langkah eksekutifnya itu, itu lantas yang mencek dan balance itu namanya prelemen," katanya.

Menurut Amien bila semua partai masuk ke dalam pemerintahan maka fungsi parlemen hanya akan menjadi juru bicara pemerintahan. Bila hal tersebut terjadi maka akan menjadi lonceng kematian demokrasi.

"Jadi saya katakan sebaiknya teruskan merajut merah putih jangan sampai pecah, tetapi soal kekuasaan berikan percayain kesempatan yang utuh ke Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan menterinya nanti lima tahun kita awasi dan itulah imbas demokrasi," pungkasnya.