TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yakin Presiden Joko Widodo sangat paham bahwa pemerintahan yang baik memerlukan kontrol yang kuat di DPR.

"Pak Jokowi itu 'mudeng' demokrasi," ujar Amien ketika ditemui di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Artinya, Presiden Jokowi diyakini menghendaki adanya oposisi sebagai kekuatan penyeimbang pemerintahan.

Amien pun mendorong PAN untuk tetap konsisten berada di luar pemerintahan serta tidak balik badan bergabung ke partai politik koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Sama, (PAN) jangan sampai bergabung (ke koalisi pendukung pemerintah)," ujar Amien.

Akan aneh apabila partai-partai politik yang selama tahapan Pemilu 2019 mengkritik petahana, namun tiba-tiba mendukung pemerintah.

Ia menekankan, berada di oposisi bukanlah hal yang negatif bagi perkembangan demokrasi di Tanah Air.

"Demokrasi itu ada mekanisme check and balance. Jadi eksekutif melangkah dengan macam-macam langkah eksekutifnya itu, itu lantas yang check and balance namanya parlemen," ujar Amien.

"Nah kalau parlemen sebagian besar sudah jadi tukang cap stampel atau juru bicaranya eksekutif itu artinya lonceng kematian bagi demokrasi," lanjut dia.

Dia juga meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan.

Namun, ia juga meminta masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Karena itu, ia mengingatkan partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak perlu berebut kursi menteri.

"Soal kekuasaan berikan kepercayaan dan kesempatan yang utuh ke Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan menterinya. Nanti lima tahun kita awasi," ujar Amien.

"Dan itulah imbas demokrasi. Kalau itu (pembentukan koalisi pemerintahan) terjadi, kita enggak usah ada seperti gempa bumi," kata Amien.