TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Terpilih Joko Widodo dalam pidatonya di acara Visi Indonesia yang berlokasi di Venue Indoor SICC Sentul Bogor, menyebut akan kembali melakukan pembangunan terhadap infrastruktur yang merata di seluruh daerah, tersambung kawasan ekonomi dengan kawasan ekonomi lainnya.

Menanggapi pidato Presiden Jokowi, organ Komite Pedagang Pasar (KPP) relawan militan Jokowi, mengatakan sangat setuju dengan kembali adanya kelanjutan pembangunan infrastruktur.

Sebab akan terjadi pemerataan secara luas ekonomi kerakyatan, pasti akan banyak tumbuh wirausaha baru, seluruh usaha milik rakyat akan saling menunjang, selain itu juga pembangunan infrastruktur memudahkan akses distribusi pengiriman barang pedagang dan hasil panen petani serta industri lainnya.

"Jika pembangunan infrastruktur berakibat majunya usaha di seluruh wilayah kawasan industri, permukiman, wisata, pertokoan, mall, pasar dan menjamurnya usaha rumahan, perlu juga di perhatikan akses permodalan, agar semakin meningkat taraf ekonomi rakyat yang berwirausaha," kata Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP) Abdul Rosyid Arsyad, Senin (15/7/2019) kemarin.

Baca: Cerita PSK Online Jambi, Sering di-PHP Pelanggan Hingga Bergantian Gunakan Kamar Hotel

Baca: Bulan Madu di Bali, Beauty Vlogger Asal Inggris Ikut Rasakan Gempa

Baca: ZODIAK - 6 Hal yang Paling Tidak Disukai oleh Para Scorpio, Diantaranya Dianggap Cemburu!

Rosyid juga mengatakan dipastikan Industri rumahan akan berkembang dan menjamur, dengan adanya keberlanjutan pemerataan pembangunan infrastruktur, di tambah tidak sulitnya perizinan bagi para wirausaha.

"Pak Jokowi berani mencopot pejabat dan membubarkan lembaga atau instansi pemerintah, yang mempersulit perizinan dan yang menghambat masuknya investasi, sehingga sumber daya Manusia (SDM) di masyarakat akan tercipta kualitasnya menjadi produktif dan unggul diberbagai sektor baik pekerja, pengusaha dan yang lainnya," tegasnya.

Namun begitu rosyid juga mengingatkan perlu adanya pengawasan, terhadap pembangunan infrastruktur dan perizinan. Sebab pembangunan infrastruktur dan lembaga instansi pemerintah yang berkaitan dengan perizininan, dinilainya sangat mudah dijadikan ladang korupsi oleh pejabat.

"Cara pengawasannya seperti apa, walau melibatkan lembaga instansi yang bertugas mengawasi, jangan sampai ada celah kongkalikong korupsi bersama sama dan jangan sampai dijadikan peluang kepentingan politik, jadi harus ada lembaga pemantau kinerja ASN/Pemerintah dan BUMN," tutupnya.