Hubungan antara PKB dan Golkar masih diakuinya berjalan baik.

"PKB menjadi Cak Imin menjadi wakil ketua MPR pada periode ini yang sekarang saja itu salah satunya kan berkat Partai Golkar yang mendorong terjadinya perubahan MD3 kemarin," pungkas Ace.

Sebelum, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan sudah melakukan komunikasi guna membahas kursi Ketua MPR periode 2019-2024 dengan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Dirinya mengakui telah melakukan lobi kepada partai koalisi.

"Ya, itu (Ketua MPR) sudah kita bahas dengan berbagai partai. Sudah (lobi-lobi)," ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Dalam UU MD3 Pasal 427C, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas 1 ketua dan 4 wakil. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan 1 orang bakal calon pimpinan MPR. Kemudian, pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.

Cukup Kuat Menangkan Paket Pimpinan MPR

Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny Plate mengatakan bahwa partainya sudah menjajaki komunikasi dengan partai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membahas paket pimpinan MPR. Untuk diketahui berbeda dengan DPR, pemilihan pimpinan MPR dilakukan dengan sistem paket.

"Sama juga dengan posisi di MPR, dimana ada unsur DPR dan DPD, tentu Koalisi Indonesia Kerja akan bicara dengan DPD, pimpinan kelompok-kelompok di DPD untuk secara konsensus membentuk formasi calon pompinan MPR," ujar Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakart, Kamis, (11/7/2019).

Plate yakin paket yang akan terbentuk nanti yakni paket pimpinan MPR Koalisi Indonesia Kerja dan Paket Koalisi partai di luar pemerintah. Bila yang bertarung nanti hanya dua paket, maka paket koalisi Indonesia Kerja akan memenangkan pimpinan MPR.

"Kami dari sisi kekuatan politik saat ini ada 349 anggota Koalisi Indonesia Kerja dan itu setara dengan 67 persen atau menguasai mayoritas parlemen," ujar Plate.

Menurut Plate koalisi yang ada saat ini sudah cukup kuat untuk memenangkan pertarungan Paket pimpinan MPR. Sehingga tidak perlu menambah partai baru di luar koalisi.

"Kan cukup dong engga usah terlalu besar, koalisi sudah bagus untuk kemajuan demokrasi kita," pungkasnya.

Pemilihan Calon Ketua MPR akan ditentukan melalui Rapat Paripurna MPR. Paket calon pimpinan nanti akan dipilih oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.

Calon Pimpinan MPR Bisa Lintas Koalisi

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa lobi antara Partai Politik untuk membentuk paket calon pimpinan MPR sudah berjalan. Komunikasi Parpol bukan hanya dalam koalisi saja, melainkan lintas koalisi.

Untuk diketahui pemilihan pimpinan MPR dilakukan menggunakan sistem paket bukan proporsional atau berdasarkan raihan kursi terbanyak di Pileg 2019.

"Nah ini yang harus kita lihat, ada pemikiran kalau di MPR itu sudah lintas, tidak lagi tersekat 01 atau 02 dan komunikasi itu sudah dimulai," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (8/7/2019).

Tidak menurutp kemungkinan paket pimpinan MPR yang terbentuk nanti merupakan campuran antara partai pemerintah dengan partai koalisi.‎

Misalnya menurut Hedrawan ada fraksi partai yang sekarang di koalisi pemerintah bergabung dengan paket pimpinan MPR yang dimotori Gerindra.

Ataupun sebaliknya ada partai yang sebelumnya berada di koalisi oposisi kemudian bergabung dengan paket pimpinan yang dimotori PDIP.

"Misalnya PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, terus satu DPD, misalnya PPP ditinggal misalnya, karena yang paling kecil 19 kursi kan. terus kemudian disambut pihak gerindra, PKS, Pan Demokrat," tuturnya.

Alasan pembentukan paket pimpinan lintas koalisi, karena menurut Hendrawan di MPR lebih guyub. Di MPR tidak ada sekat partai pemerintah atau opisi. PDIP Perjuangan sendiri menurut Hendrawan sedang berhitung agar paket pimpinan MPR dapat menang.

"Komunikasinya sudah cukup jauh, tapi ini kan tidak perlu saya jelaskan. komunikasi kan tidak ada salahnya," jelasnya.