TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal DPP Front Pembela Islam (FPI) Munarman soal dihentikannya kasus yang menjerat Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Dedi mengatakan sampai saat ini masih ada beberapa kasus Habib Rizieq yang masih berjalan dan ditangani oleh Bareskrim Polri.

"Saya sudah tanyakan ke Bareskrim tidak ada informasi seperti itu. Dari Bareskrim yang tangani beberapa kasusnya masih on progress," ujar Dedi di Mabes Polri, Jln Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019).

Dedi menegaskan bahwa ada beberapa kasus yang dihentikan oleh pihaknya.

Baca: Remaja Minta Kekasih Disetubuhi Teman Main di Gubuk Kosong, Motifnya Ingin Berbagi Kepuasaan

Namun, masih ada kasus yang menjerat Habib Rizieq hingga sampai saat ini terus berjalan.

"Saya tak hafal kasusnya yang jelas ada yang di SP3 yang belum di SP3 masih on progress," tutur Dedi.

Baca: Bukan Karena Dicegah, Ini yang Membuat Habib Rizieq Tak Bisa Pulang ke Indonesia Menurut Pakar

Dedi menyatakan masih akan berkordinasi dengan pihak penyidik mengenai detail kasus.

Dirinya memastikan, pihaknya masih melakukan penyidikan beberapa perkara mengenai hal tersebut.

Sebelumnya, Munarman mengatakan bahwa semua perkara yang menjerat Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka telah selesai atau sudah mendapatkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3).

Ijtima Ulama

Munarman tak menampik bila Ijtima Ulama keempat akan membahas kepulangan imam besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Ia menegaskan sejak awal, bahkan jauh sebelum Ijtima Ulama pertama pihaknya sudah memperjuangkan hal tersebut.

“Sebelum Ijtima Ulama empat, kami sudah sejak awal perjuangkan itu, itu adalah bentuk ketidakadilan dan kedzaliman, sikap kami tegas melalui Ijtima Ulama adalah menghilangkan praktik hal-hal tersebut,” ungkap Munarman di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

Munarman kembali menegaskan belum pulangnya Habib Rizieq Shihab ke tanah air bukan karena tidak adanya kemauan yang bersangkutan untuk kembali.

Melainkan ada satu pihak di Indonesia yang menginginkan Habib Rizieq Shihab tak kembali ke tanah air.

“Sekali lagi kami tegaskan bahwa bukannya Habib Rizieq Shihab tak mau kembali, tapi beliau tak bisa pulang karena adanya pencegahan beliau keluar dari Arab Saudi yang diminta oleh satu pihak di Indonesia. Hal itu jelas, tak bisa dibohongi dilihat dari dokumen serta hasil wawancara Habib Rizieq Shihab dengan pihak Arab Saudi,” tegas Munarman.

Munarman pun menolak tegas tudingan bahwa Habib Rizieq Shihab tak berani pulang ke Indonesia karena masih adanya persoalan hukum yang akan menghantuinya.

“Saya jelaskan bahwa semua kasus yang menempatkan Habib Rizieq sebagai tersangka sudah SP3, kalau ada yang menyuruh pulang terus nanti berhadapan dengan hukum berarti orang tersebut tidak update soal informasi,” tegasnya.

Sebelumnya Munarman mengakui bahwa Ijima Ulama keempat digelar sebagai wadah konsolidasi antara ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat menyikapi kondisi politik terbaru, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi dan KPU RI yang menetapkan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

“Tentu Ijtima Ulama keempat digelar untuk mengevaluasi apa yang sudah diputuskan sebelumnya, tapi kami memperjuangkan tata nilai, bukan politik praktis kekuasaan. Kami memperjuangkan agar kecurangan dan ke-dzalim-an tidak menjadi kebiasaan di negeri ini,” ungkap Munarman.

Tak terkait pertemuan Jokowi-Prabowo

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama beserta Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI) akan menggelar Ijtima Ulama keempat.

Hal itu diutarakan Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Martak, Sekretaris Umum FPI Munarman, dan Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif dalam konferensi pers di Hotel Alia Cikini, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

Munarman mengakui bahwa Ijima Ulama keempat digelar sebagai wadah konsolidasi antara ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat menyikapi kondisi politik terbaru.

Termasuk putusan Mahkamah Konstitusi dan KPU RI yang menetapkan pasangan Jokowi-Maruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

“Tentu Ijtima Ulama keempat digelar untuk mengevaluasi apa yang sudah diputuskan sebelumnya, tapi kami memperjuangkan tata nilai, bukan politik praktis kekuasaan. Kami memperjuangkan agar kecurangan dan kedzaliman tidak menjadi kebiasaan di negeri ini,” ungkap Munarman.

Sementara itu Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Martak menyebut Ijtima Ulama keempat tidak digelar untuk menanggapi pertemuan Prabowo Subianto dengan Jokowi, Sabtu (13/7/2019).

“Jadi kami sudah merumuskan akan menggelar Ijtima Ulama keempat sudah dua hari sebelumnya, terlalu kecil kalau kita menggelar Ijtima Ulama hanya menanggapi pertemuan atau peristiwa, visi kita jauh ke depan,” tegas Yusuf Martak.

Sementara itu Sekjen Eddy Mulyadi mengatakan bahwa pelaksanaan Ijtima Ulama keempat baru akan ditentukan dalam rapat internal bersama ormas yang ikut serta malam ini.

Eddy juga menegaskan bahwa Ijtima Ulama keempat tak akan membahas lagi mengenai dukungan kepada Prabowo Subianto.

“Tak ada bahas dukungan-dukungan lagi, dengan putusan MK semua sudah selesai, seperti dijelaskan Munarman bahwa kami memperjuangkan nilai, bukan politik praktis,” katanya.

Sikap Kesatria

Banyak apresiasi datang terkait pertemuan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto pada akhir pekan lalu.

Menurut pengamat politik Sebastian Salang, Jokowi dan Prabowo telah menunjukkan kelasnya dengan sikap kesatria dan berjiwa besar yang lebih mengendepankan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.

"Saya apresiasi adanya pertemuan itu dan salut pada sikap kesatria dua anak bangsa yang berjiwa besar demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia," ujar Pendiri lembaga Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) ini kepada Tribunnews.com, Senin (15/7/2019).

Pertemuan dua mantan rival di Pilpres itu juga merupakan simbol ketegangan politik yang telah berlangsung sekian lama telah berakhir.

Pertemuan itu juga imbuh dia, bentuk pengakuan Prabowo kepada Jokowi sebagai presiden yang sah, hasil pemilu 2019.

"Itu artinya, segala macam upaya upaya hukum menggugat atau menolak hasil Pilpres telah berakhir," jelasnya.

Selain itu Prabowo menunjukan sikapnya sebagai seorang negarawan untuk mengakhiri pertikaian politik demi bangsa dan tanah air.

"Ia menunjukan bahwa dirinya tidak egois dengan terus ngotot melawan hasil putusan MK. Ia melihat kepentingan yg lebih besar," ucapnya.

Pertemuan itu juga berarti bahwa, Jokowi dipersilahkan umtuk terus membangun bangsa ini.

Untuk itu diharapkan Jokowi tidak menyia-siakan dukungan dan harapan Rakyat.

Erick Thohir: Pertemuan Jokowi-Prabowo Tunjukkan Kedewasaan Demokrasi Indonesia

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir menyambut positif pertemuan antara Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto.

Ia menilai pertemuan tersebut memberikan gambaran kedewasaan demokrasi di Indonesia.

"Saya rasa buat generasi muda pertemuan dua pimpinan nasional, presiden terpilih Ir. H. Joko Widodo dan tentu Pak Prabowo adalah hal yang posistif," katanya ditemui dalam acara 'Young Penting Indonesia', di Kemang Village, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019).

"Di mana bisa memberikan contoh yang baik tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain loh. Di mana demokrasi yang terjadi di Indonesia ini adalah demokrasi yang dewasa," imbuhnya.

Mantan Presiden Inter Milan itu menilai pertemuan Jokowi dan Prabowo sangat istimewa.

Lantaran pertemuan tersebut terjadi di atas Moda Raya Terpadu (MRT).

"Pertemuannya pun sangat spesial kita lihat. Kalau orang-orang di gedung mewah, di tempat sesuatu yang tidak terjangkau, tapi ini ketemunya di MRT. Di mana itu juga merupakan simbol pembangunan Indonesia, walaupun masih Jakarta tapi saya rasa positif," tandasnya.