DPR RI Sebut Sistem Zonasi Sekolah Harus Dievaluasi
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa merespons soal adanya potensi dihapusnya sistem zonasi sekolah untuk pelajar.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Adi Suhendi
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa merespons soal adanya potensi dihapusnya sistem zonasi sekolah untuk pelajar.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bahkan sudah meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Muti untuk menerapkan penghapusan zonasi sekolah tersebut.
Kata Ledia, sejatinya sistem zonasi sekolah memang harus dievaluasi.
Dia menaruh fokus pada ketersediaan sarana dan prasarana sekolah di tiap kelurahan.
"Komisi X sudah mendiskusikan dan bahkan sudah menyampaikan ke Pak menteri bahwa kita harus mengevaluasi sistemnya secara keseluruhan, karena zonasi itu tidak berdiri sendiri karena itu adalah bagian dari upaya kita pemerataan misalnya pemerataan lokasi sekolah," kata Ledia saat dimintai tanggapannya, Senin (25/11/2024).
Dirinya menyatakan, sejauh ini, masih banyak kelurahan di kota-kota besar bahkan yang tidak memiliki minimal satu sekolah negeri di tingkatan dasar, menengah pertama hingga menengah atas.
Baca juga: Mendikdasmen Abdul Muti Belum Pastikan Sistem Zonasi Dihapus
Kata dia, jika memang mau menerapkan zonasi, seharusnya minimal tiap kelurahan memiliki satu sekolah negeri di tiga tingkatan itu.
"Jadi memang kalau kita mau buat zonasi harusnya merata sekolah nya ada di setiap kecamatan minimal, atau setiap kelurahan itu baru bisa," kata dia.
Tak hanya itu, Ledia juga menyatakan perlu adanya pematangan atau ketetapan terhadap proses seleksi untuk bisa masuk sekolah berdasarkan zonasi.
Kata dia, ada tiga kriteria yang perlu dipastikan yakni, apakah melalui ujian nasional, asesmen atau melalui nilai raport.
Baca juga: Gibran Perintahkan Menteri Pendidikan Hapus Sistem Zonasi Sekolah
Sejauh ini menurut politikus dari Fraksi PKS tersebut, belum ada penetapan untuk proses seleksi itu.
"Maka zonasi itu sebenarnya memang sedang dikaji oleh menteri juga secara keseluruhan, tidak bisa tiba-tiba hanya menghapus zonasi saja atau tetap menggunakan zonasi saja tidak," ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan, telah meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Muti untuk menghapus sistem zonasi sekolah.