Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jokowi : Reformasi Birokrasi Mutlak Dilakukan

Namun, Jokowi menegaskan reformasi birokrasi adalah hal yang paling prioritas dari semua terobosan yang ada

Editor: Imanuel Nicolas Manafe
zoom-in Jokowi : Reformasi Birokrasi Mutlak Dilakukan
TRIBUN/DANY PERMANA
Presiden Joko Widodo melakukan sesi wawancara bersama Tribunnews.com di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi memaparkan mengenai visi pemerintahannya dalam 5 tahun ke depan kepada tim Tribunnews.com. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada sejumlah terobosan yang akan dilakukannya di periode kedua kepemimpinannya kelak.

Namun, Jokowi menegaskan reformasi birokrasi adalah hal yang paling prioritas dari semua terobosan yang ada.

Baca: Jokowi : Anak Saya Tak Ada yang Tertarik Politik

Presiden Joko Widodo melakukan sesi wawancara bersama Tribunnews.com di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi memaparkan mengenai visi pemerintahannya dalam 5 tahun ke depan kepada tim Tribunnews.com. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Presiden Joko Widodo melakukan sesi wawancara bersama Tribunnews.com di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi memaparkan mengenai visi pemerintahannya dalam 5 tahun ke depan kepada tim Tribunnews.com. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA (TRIBUN/DANY PERMANA)

"Reformasi birokrasi mutlak dilakukan," kata Jokowi dalam sesi wawancara eksklusif dengan Tim Tribun Network di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Jokowi menegaskan, perkembangan dunia yang begitu cepat memerlukan fleksibilitas dan kecepatan.

"Sehingga butuh lembaga yang semakin sederhana (simpel)," kata Jokowi.

Jokowi mengakui birokrasi di Indonesia cukup rumit dan berlapis-lapis.

"Coba bayangkan, kita perintah ke menteri. Menteri perintah kepada direktur jenderal (dirjen). Selanjutnya dirjen kepada direktur," tutur Jokowi.

Berita Rekomendasi

"Direktur kemudian kepada kasubdit, selanjutnya turun ke kepala seksi. Wow.., muter-muter, beberapa bulan kemudian baru sampai ke saya lagi. Ini yang membuat kecepatan, fleksibilitas, menjadi hilang," kata Jokowi menambahkan.

Di periode pertamanya memimpin, dia mengaku telah banyak melakukan penyederhanaan birokrasi, di antaranya dengan menjalankan program deregulasi.

Presiden Joko Widodo melakukan sesi wawancara bersama Tribunnews.com di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi memaparkan mengenai visi pemerintahannya dalam 5 tahun ke depan kepada tim Tribunnews.com. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Presiden Joko Widodo melakukan sesi wawancara bersama Tribunnews.com di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi memaparkan mengenai visi pemerintahannya dalam 5 tahun ke depan kepada tim Tribunnews.com. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA (TRIBUN/DANY PERMANA)

Baca: PKB: Koalisi Partai Politik Jokowi-Maruf Amin Tak Butuh Gerbong Besar

"Sebenarnya kita sudah motong banyak sekali. Contoh, izin membangun pembangkit tenaga listrik, sebelumnya perlu 259 izin. Nggak tahu, mungkin 10 koper untuk membawa dokumen tidak cukup," tutur Jokowi.

"Itu sudah kita potong menjadi 58 izin. Menurut saya, 58 (izin) itu masih banyak banget. Ini lah mengapa investasi kita tersendat-sendat. Mangkanya kami masih diberi kesempatan lima tahun lagi, ya untuk menata yang seperti ini," ucap Jokowi.

Ancaman Jokowi

Reformasi birokrasi menjadi satu dari lima visi yang dibacakan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk kepemimpinannya pada lima tahun mendatang.

Hal itu ia sampaikan dalam acara 'Visi Indonesia' yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) malam.

Ia mengatakan, dirinya bersama Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin akan melakukan reformasi birokrasi, terutama untuk struktural.

Nantinya, akan ada pemangkasan terhadap lembaga pemerintahan yang masih tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya.

"Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita, reformasi struktural, agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah. Hati-hati, kalau pola pikir, mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas," ujar Jokowi, dalam pidatonya tersebut.

Birokrasi harus bisa memberikan pelayanan yang maksimal agar program yang dijalankan bisa benar-benar efektif.

PELEPASAN KONTINGEN JAMBORE PRAMUKA DUNIA XXIV - Presiden Joko Widodo melepas Kontingen Gerakan Pramuka Indonesia menuju Jambore Pramuka Dunia XXIV di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019). Kontingen Gerakan Pramuka Indonesia yang terdiri atas 67 orang peserta akan mengikuti Jambore Pramuka Dunia XXIV di Virginia Barat, Amerika Serikat. WARTA KOTA/henry lopulalan
PELEPASAN KONTINGEN JAMBORE PRAMUKA DUNIA XXIV - Presiden Joko Widodo melepas Kontingen Gerakan Pramuka Indonesia menuju Jambore Pramuka Dunia XXIV di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019). Kontingen Gerakan Pramuka Indonesia yang terdiri atas 67 orang peserta akan mengikuti Jambore Pramuka Dunia XXIV di Virginia Barat, Amerika Serikat. WARTA KOTA/henry lopulalan (WARTA KOTA/henry lopulalan)

Baca: Skandal Japan Post Insurance, Perusahaan Data Ulang 26,48 Juta Nasabahnya di Jepang

Baca: Sidang Sengketa Pileg Berlanjut, MK Dengarkan Jawaban KPU untuk 68 Perkara Hari Ini

Ia mengaku akan melakukan pengecekan sendiri terkait kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sistem yang diterapkan pada masing-masing lembaga pemerintah.

Jika dirinya menemukan lembaga yang tidak menerapkan sistem secara efisien dan efektif, maka ia tidak segan untuk 'mencopot' pejabat lembaga tersebut.

"Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi kunci bagi reformasi birokrasi, akan saya cek sendiri, Akan saya kontrol sendiri, begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas, copot pejabatnya," jelas Jokowi.

Tidak hanya itu, Jokowi bahkan akan membubarkan lembaga pemerintah yang tidak menghasilkan output atau prestasi yang signifikan.

"Kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, akan saya bubarkan," tegas Jokowi.

Oleh karena itu ia meminta agar perubahan segera dilakukan mulai dari sekarang, semua lembaga pemerintah harus meningkatkan kinerja demi terwujudnya lembaga yang cekatan dan mengikuti perkembangan zaman.

"Tidak ada lagi pola pikir lama, tidak ada lagi kerja linier, tidak ada lagi kerja rutinitas, tidak ada lagi kerja monoton, tidak ada lagi kerja di zona nyaman, harus berubah. Sekali lagi, kita harus berubah. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman," kata Jokowi.

Jokowi menekankan, bersama Ma'ruf Amin, dirinya ingin mewujudkan negara yang adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif.

"Maka kita harus terus membangun Indonesia yang adaptif, Indonesia yang produktif dan Indonesia yang inovatif, Indonesia yang kompetitif," pungkas Jokowi.

Selain terkait reformasi birokrasi, ada 4 poin lainnya yang ia bacakan dalam pidato terkait visinya bersama Ma'ruf Amin, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), peluang investasi, serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tepat sasaran. (Tribun Network/feb/amb/yls/wil/deo/coz)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas