Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pengkajian Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), M Sabri mengatakan Indonesia bukan negara-negara serikat (union state) seperti halnya Amerika Serikat atau negara agama yang mengedepankan khilafah.

"Dalam menghadapi ide provokatif khilafah yang ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, kita semua, terutama pesantren, mesti menyamakan persepsi mengenai Indonesia sebagai sebuah negara bangsa (nation state) yang Bhinneka Tunggal Ika," kata M Sabri.

Sbri mengungapkan hal itu di hadapan peserta Seminar Kebangsaan "Peran Lembaga Pendidikan dan Pondok Pesantren sebagai Pilar Penguatan Pancasila" di Pondok Pesantren Salafiyah Kholidiyah, Tuban, Sabtu (20/7/2019) seperti dikutip dari keterangan yang diterima Tribunnews.com, Minggu (21/7/2019).

Pada seminar kebangsaan yang diselenggarakan dalam rangka Haul ke-36 Almaghfurlah KH Abdul Fatah Al-Mansur dan Masyayikh Plumpang tersebut, hadir pula sebagai pembicara Pembina Pondok Pesantren Salafiyah Kholidiyah yang juga mantan Menteri Riset dan Teknologi, MAS Hikam, dan mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi.

Baca: Edy Rahmayadi Mengaku Ada Oknum Tentara Mencoba Menakutinya Setelah Pensiun, Siapa Dia?

Sedangkan hadir sebagai peserta adalah perwakilan para santri dari berbagai pondok pesantren di Jawa Timur.

"Kita mesti pahami bahwa Pancasila sekarang ini dikenal lewat dunia teks. Perlu ditelusuri nilai-nilai dan aktualisasi yang "tertimbun" dibalik teks, khususnya percakapan perihal ide negara bangsa. Indonesia dibentuk dari keberagaman suku, bangsa, dan agama sehingga identitas nasional sebagai "pengikat" keberagaman tersebut menjadi mutlak. Di titik ini, Pancasila sebagai "Ideologi Pemersatu" kian penting dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa," tegas Sabri.

"Karena itu, sebagai satu-satunya institusi yang menggunakan kata “ideologi”, BPIP memiliki mandat penuh untuk mengarahkan kebijakan terkait ideologi Pancasila, terutama dalam menjawab tantangan yang mengemuka dari berbagai kelompok yang ingin membenturkan ideologi Pancasila dengan ideologi trans-nasional," tambah Sabri.

"Menghadapi provokasi dari ideologi lainnya, BPIP bermain di ranah pencegahan dan bukan refresif. Untuk itu BPIP melakukan gerakan kultural dan membuka ruang kemitraan yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk pesantren, untuk bersama-sama menggali dan menerapkan mutiara Pancasila dalam kehidupan keseharian," kata Sabri.

Baca: Detik-detik Penyelamatan Seorang Wanita Hamil yang Nyaris Bunuh Diri dari Atas Tebing

Sejarah menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran besar dalam memelihara dan memperkokoh Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI.

Sementara itu dalam pemaparannya, Pembina Pondok Pesantren Salafiyah Kholidiyah MAS Hikam dengan tegas mengemukakan bahwa ancaman khilafaisme kepada ideologi Pancasila merupakan hal yang nyata.

Kelompok-kelompok yang mengusung khilafah, meski selalu berkelit, dalam kegiatannya jelas-jelas memperlihatkan penolakannya terhadap Pancasila, NKRI dan demokrasi.

Hal tersebut tentu saja membahayakan keberadaan Pancasila dan keutuhan NKRI.

"Karena itu pondok pesantren harus membantu BPIP memperkuat ideologi Pancasila di kalangan pesantren. Hal ini mengingat bahwa nilai-nilai Pancasila dan semangat NKRI sesungguhnya sudah jauh lebih lama hidup di pesantren," kata Hikam.