Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai, posisi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 perlu diisi perwakilan dari partai oposisi.

Karena itu Hendri Satrio menilai, logis jika Partai Gerindra ingin mengincar kursi Ketua MPR RI.

"Ini keinginan yang sangat masuk akal dan bagus buat demokrasi," ujar pendiri lembaga analisis politik KedaiKOPI ini kepada Tribunnews.com, Minggu (21/7/2019).

Karena sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Ketua DPR RI merupakan hak dari partai politik pemenang pemilu.

Baca: Ramai-Ramai Incar Kursi Ketua MPR

Baca: Hasil Indonesia Open 2019 - Wakil Jepang Borong Gelar, Marcus/Kevin Juara!

Baca: Personel TNI Gugur Ditembak KKB Papua Saat Sedang Shalat, Diserang dari Jarak 300 Meter

Baca: Purna Adhyaksa Sarankan Jaksa Agung pada Periode Kedua Jokowi Berasal Dari Internal Kejaksaan

Dia yakin, kursi ketua MPR bisa diperoleh untuk oposisi, khususnya Gerindra.

Kursi MPR RI bisa diperoleh Gerindra, bila oposisi melobi anggota Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD).

"Asal oposisinya, Gerindra maupun PKS mau melobi anggota DPD. Kan harapannya ada di DPD, paketnya. JAdi kalau mereka mau lobi DPD kemungkinan besar akan didapat kursi Ketua MPR itu," jelasnya.

Karenanya, Hendri Satrio menyebutkan, hadirnya oposisi sebagai salah satu pejabat negara dapat membantu menyeimbangkan tatanan pemerintahan.

Jika ada oposisi, diharapkan fungsi check and balance dalam pemerintahan akan berjalan baik.

Hendri menilai, partai Gerindra bisa dipilih untuk mengajukan nama ketua MPR.

Sebagaimana diketahui, Partai Gerindra merupakan partai yang meraih perolehan suara terbanyak kedua setelah PDIP dalam Pemilu 2019 ini.

"Yang pasti tidak bagus kalau semua (pimpinan lembaga) satu kubu dengan petahana, bisa jadi orde baru jilid II," ujar Hendri.

Sikap Gerindra