TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Ikatan Keluarga Alumnus Lemhannas PPSA XXI mengapresiasi Kapolda Sumsel Irjen Pol Firli, yang bersama-sama Forum Kordinasi Pimpinan Di Daerah Sumatera Selatan (Forkopimda Sumsel) menyelenggarakan acara yang bertajuk “Wong Kito Galo Bersatu Merajut Kebhinekaan Membangun Kebersamaan Dalam Keberagaman Guna Bhakti Untuk Negeri Menuju Indonesia Unggul”. Dalam acara tersebut Forkompimda bersama 35.000 masyarakat Palembang dan perwakilan kabupaten seluruh Sumsel mendeklarasikan kesetiaan kepada Pancasila dan NKRI. Dengan acara yang sangat meriah tersebut, Sumsel menjadikan dirinya sebagai provinsi pertama di Indonesia yang secara tegas menolak nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan sekaligus menjunjung tinggi toleransi.

Demikian kesimpulan yang diperoleh dari wawancara dengan IKAL PPSA XXI yang menghadiri acara yang diselenggarakan di Benteng Kuto Besak (BKB), Sabtu (20/07/2019). Hadir sebagai perwakilan IKAL PPSA XXI adalah Lina SE, Thomas Jusman, Lili Pintauli Siregar SH.MH, Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni MP, Mayjen TNI Dr. Hipdizah S.Adm. MSi, Brigjen TNI Syafrial, P.sc., M.Tr, dan AM Putut Prabantoro.

Hipdizah menandaskan bahwa Indonesia membutuhkan komitmen dan ketegasan pimpinan daerah untuk menghadirkan kembali roh Pancasila di wilayahnya agar masyarakat dapat hidup selaras dengan nilai-nilai luhur sebagaimana yang dimaksud oleh para pendiri negara serta pemimpin bangsa. Pancasila, menurut Wakil Rektor Universitas Pertahanan itu adalah ideologi yang paling sesuai dengan alam pikiran dan perikehidupan bangsa Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang.

“Apa yang diinisiasi oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Firli dan didukung oleh forkopimda Provinsi Sumsel harus dilihat sebagai cara yang paling bijak dalam mengembalikan kebersamaan dalam keberagaman di Indonesia. Forkopimda memiliki suara bulat dalam mempercepat penyemaian kembali nilai-nilai Pancasila,” jelas Hipdizah.

Reni Mayerni melihat, dalam karnaval kebhinnekaan yang dihadiri puluhan ribu masyarakat Palembang dan Sumsel itu menjelaskan betapa kayanya budaya Indonesia. Bukan sesuatu yang mustahil kebersamaan dalam keberagaman dapat terwujud dan Indonesia menjadi bangsa yang hebat dengan menciptakan ketahanan nasional melalui budaya.

“Kapolda Sumsel telah mengawali apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemimpin daerah. Kita memerlukan ketahanan ideologi, politik, ekonomi dan hankam melalui pembangunan ketahanan budaya” ungkap Reni Mayerni, Deputi Pengkajian Bidang Strategis Lemhannas RI.

Cara pandang lain diuraikan secara mendetil oleh Thomas Jusman yang merupakan Ketua Umum Kadin Provinsi Babel. Thomas melihat, Pancasila adalah tiang utama ekonomi suatu daerah karena tidak semua daerah memiliki kekayaan sumber ekonomi yang sama. Namun keberagaman budaya Indonesia adalah geliat ekonomi terutama ekonomi pariwisata. Dirinya menyakini bahwa kesejahteraan Indonesia akan tercapai jika kebegaraman budaya Indonesia dikelola dan dipahami dengan benar.

“Pariwisata adalah kegiatan ekonomi yang menawarkan keindahan, kenyamanan, keamanan, keunikan dan keramahan bagi para tamu yang datang ke daerah tersebut. Sehingga mengelola keberagaman budaya Indonesia sama dengan membangun ekonomi Indonesia terutama pariwisata. Efek domino dari terbangunnnya ekonomi pariwisata sangat banyak. Yang jelas, turis tidak mungkin akan datang jika daerah tersebut tidak aman dan penuh konflik sekalipun daerah tersebut penuh keistimewaan. Jika daerah tersebut aman, orang terjamin keselamatannya, tuan rumah ramah dan kotanya bersih, semua itu menjadi sebuah keindahan yang tiada tara. Sehingga sebagai orang yang peduli akan pariwisata, saya menghimbau agar pemerintah daerah lain mengikuti jejak Sumatera Selatan,” tegas Thomas Jusman.

RESPON PEMERINTAH
Mantan Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar, deklarasi bersama kesetiaan kepada Pancasila dan NKRI merupakan respon positip dan langsung terhadap 5 (lima) program wujudkan Indonesia Maju yang didasarkan pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Masalah dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup bangsa harus tuntas jika lima program ini akan terwujud. Dengan deklarasi karnaval kebhinnekaan itu, Sumsel rasanya ingin menegaskan sebagai pronvinsi yang paling siap untuk mewujudkan 5 (lima) Program Indonesia Maju.

Alumnus Lemhannas PPSA XXI yang lain, Lina SE menegaskan, Kapolda Sumsel tidak boleh berhenti hanya di Palembang atau Sumsel Irjen Pol Firli harus menjadi motor untuk mendorong provinsi lain untuk mensharingkan kegiatannya yang hanya dipersiapkan dalam waktu 7 (tujuh) hari. Dalam konteks Gotong Royong yang merupakan inti dari Pancasila, Firli harus merelakan waktunya untuk membantu daerah lain yang memiliki kendala dalam membangun kesetiaan kepada Pancasila dan NKRI.

“Setidaknya Pak Firli mau menjadi narasumber di tempat lain untuk berbagi pengalaman. Saya kira ini bagus sekali,” ujar Lina SE yang berprofesi sebagai pengusaha.

Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa), AM Putut Prabantoro sepakat dengan pendapat Lina SE. Menurut Putut Prabantoro, sejarah telah dimulai oleh Kapolda Sumsel dan Forkopimda Sumsel. Dirinya setuju dengan pendapat Irjen Pol Firli yang menegaskan bahwa sebagai sebuah peristiwa, karnaval kebhinnekaan bisa saja selesai. Namun sebagai sejarah, gelar budaya itu tidak akan berhenti karena akan memengaruhi daerah yang lain.

“Turbulensi ideologi terjadi di Indonesia karena bangsa Indonesia kurang memahami dan bahkan melupakan sejarah. Pesan Soekarno agar bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah adalah mencegah salah paham dan mencegah konflik di masa depan dan mencegah pengambilan keputusan politik yang salah bagi masa depan bangsa Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Kapolda Sumsel dan didukung oleh Forkopimda sudah benar karena untuk mewujudkan program Indonesia Maju, bangsa Indonesia harus memenuhi tiga sehat yakni sehat jasmani, sehat rohani dan sehat ideologi,” tandas AM Putut Prabantoro yang juga Ketua Presidium ISKA bidang Komunikasi Politik.

PERNYATAAN BERSAMA
Inilah Dekalrasi Kesetiaan (Pernyataan Bersama) yang diucapkan di Benteng Kota Besak, Palembang, Sabtu (20/07/2019):

Untuk Meningkatkan Dan Mengembalikan Cita Rasa Keragama Sebagai Tongkat Kedamaian, Kami Warga Sumatera Selatan Bertekad:

SATU - Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

DUA - Menumbuhkan Rasa Persaudaraan, Mengembangkan Rasa Cinta Tanah Air, Rela Berkorban Untuk Kepentingan Negara dan Bangsa.

TIGA - Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama, Suku, Ras, Budaya dan Golongan Dalam Rangka Mengembangkan Persatuan Indonesia Atas Dasar Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian Pernyataan Ini Kami Buat Sebenar-benarnya Dengan Kesadaran Dan Penuh Rasa Tanggung Jawab Sebagai Manifestasi Moral Dalam Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Bangsa.