Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Polemik Kepala Daerah ke Luar Negeri : Berawal dari Mendagri, Anies Bereaksi Hingga JK Angkat Bicara

Berawal dari sindiran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengatakan ada kepala daerah yang seminggu sekali ke luar negeri

Polemik Kepala Daerah ke Luar Negeri : Berawal dari Mendagri, Anies Bereaksi Hingga JK Angkat Bicara
Danang Triatmojo/Tribunnews.com
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Gubernur DKI Anies Baswedan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala daerah melakukan kunjungan ke luar negeri tengah mendapat sorotan.

Berawal dari sindiran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengatakan ada kepala daerah yang seminggu sekali ke luar negeri.

Hal itu sempat membuat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan angkat bicara.

Kebetulan Anies Baswedan belum lama ini sempat melakukan kunjungan ke beberapa negara.

Mendagri pertanyakan izin kepala daerah ke luar negeri

Mendagri Tjahjo Kumolo
Mendagri Tjahjo Kumolo (Tribunnews.com/Rizal Bomantama)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan surat pemberitahuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri yang dikeluarkan pihaknya beberapa waktu lalu kepada kepala daerah adalah untuk mengingatkan kepala daerah untuk mentaati prosedur perizinan dinas ke luar negeri sesuai Undang-undang Pemerintah Daerah.

Surat tersebut menerangkan bahwa kepala daerah selambat-lambatnya harus mengajukan izin perjalanan dinas ke luar negeri paling lambat 10 hari sebelum hari keberangkatan agar prosedur perizinannya sesuai UU Pemda ditaati.

Karena menurutnya surat izin itu harus diketahui pula oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, dan Direktorat Keamanan Kementerian Luar Negeri bagi perjalanan dinas ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik.

Baca: Capim KPK yang Lolos Uji Kompetensi Diumumkan Hari Ini, Siapa Mereka?

Tjahjo menjelaskan bahwa surat perizinan tersebut nantinya akan menerangkan untuk keperluan apa seorang kepala daerah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, berapa lama, berapa anggarannya, dan memastikan rombongan yang dibawa tidak lebih dari lima orang.

Ia juga mengatakan bahwa kepala daerah yang keluar negeri dipantau secara ketat oleh Presiden langsung.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas