Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

KPK Limpahkan Berkas Penyidikan Tersangka e-KTP Markus Nari ke Tahap Penuntutan

KPK melimpahkan tersangka korupsi proyek pengadaan e-KTP, Markus Nari, ke tahap penuntutan.

KPK Limpahkan Berkas Penyidikan Tersangka e-KTP Markus Nari ke Tahap Penuntutan
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Tersangka kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik atau e-KTP, Markus Nari, Senin (1/4/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KPK melimpahkan tersangka korupsi proyek pengadaan e-KTP, Markus Nari, ke tahap penuntutan.

"Hari ini dilakukan pelimpahan berkas barang bukti dan tersangka MN (Markus Nari) kepenuntutan tahap 2," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati, kepada pewarta, Kamis (25/7/2019).

Kata Yuyuk, anggota DPR Komisi II Fraksi Partai Golkar itu akan disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Adapun dalam perkara yang merugikan keuangan negara sebanyak Rp2,3 triliun ini, KPK telah memeriksa 129 saksi.

Baca: Viral Video Polantas Ditabrak hingga Terbawa 100 Meter di Bandung, Ini Identitas Pengendara Mobil

Baca: Viral Video Tabrak Lari di Jakarta Barat, Polisi Beberkan Kronologi dan Alasan Pelaku Kabur

Baca: Nasdem Dukung Anies Jadi Capres 2024, Partai Pendukung Jokowi Gusar? – Dialog Kompas Petang

Baca: Komisi Uni Eropa Usulkan Pengenaan Tarif Biodiesel Asal Indonesia Hingga 18 Persen

Ke-129 saksi tersebut antara lain, mantan Menteri Keuangan, mantan Menteri Dalam Negeri, Ketua DPR, Sekretaris Jenderal DPR, mantan Anggota DPR, anggota DPR RI, mantan Dirjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri.

Kemudian Gubernur Jawa Tengah, mantan anggota DPR, Direktur Utama PT Quadra Solution, Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kemendagri (masa jabatan Maret 2005 - 1 November 2009), PNS Dirjen Dukcapil Kemendagri, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2007 - 2014.

Lalu, Kepala Departemen Akuntansi Keuangan Umum Perum PNRI, Anggota atau Pengurus DPP Partai Golkar, Penyidik KPK, Gubernur Sulawesi Utara, Mantan Anggota DPR, PNS BPPT, Pegawai BPKP, Pegawai PNRI, Pengacara, dan unsur Swasta.

Dalam perkara e-KTP ini, KPK sudah mengantarkan tujuh orang ke dalam penjara.

Ketujuh orang tersebut dinilai hakim terbukti melakukan kerugian negara Rp2,3 triliun dari proyek sebesar Rp5,9 triliun.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Korupsi KTP Elektronik

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas