TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai salah satu upaya mendorong penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan sumber daya manusia, Kementerian PANRB menjajaki kerjasama dengan University of Melbourne di Australia dan Victoria University of Wellington di Selandia Baru.

Terkait rencana kerjasama ini, Kementerian PANRB melibatkan dua universitas terkemuka di Indonesia yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin.

"Kerjasama ini merupakan titik awal untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan yang mampu bersaing di kancah internasional," ujar Menteri PANRB saat berada di University of Melbourne, Australia,bersama dengan delegasi Indonesia lainnya, Jumat (26/7).

Pengembangan kerjasama untuk pengingkatan kualitas sumber daya aparatur negara yang sedang dijalankan Kementerian PANRB sejalan dengan Grand Design Reformasi Birokrasi dimana pada tahun 2020 hingga 2025 fokus reformasi birokrasi adalah pemngembangan sumber daya manusia.

Baca: Respons Pernyataan Moeldoko, Sekjen PPP: Koalisi Jokowi Sudah Plus-plus, Tidak Pernah Minus-minus

Baca: Ramalan Zodiak Besok, Sabtu 27 Juli 2019: Aries Bersikap Posesif, Kesabaran Scorpio Diuji

Baca: Imbauan Jokowi Kepada Masyarakat di Sekitar Gunung Tangkuban Parahu

Kementerian PANRB menginisiasi kerjasama double degree di Bidang Administrasi dan Kebijakan Publik anatara Universitas Indonesia, Universitas Hasanudin dengan University of Melbourne, Australia serta Victoria University of Wellington, Selandia Baru.

"UI akan menjadi garda terdepan dalam mengawal pengembangan sdm Aparatur di wilayah barat sedangkan Universitas Hasanuddin akan mengawal pengembangan sdm aparatur di wilayah timur Indonesia," ungkap Menteri Syafruddin.

Kementerian PANRB melakukan kerjasama denganUniversity of Melbourne dan Victoria University og Wellington karena kedua universitas tersebut memiliki reputasi yang unggul dalam program kebijakan publik serta e-goverment.

"Kedua program ini sangat strategis bagi pengembangan sumber daya aparatur di Indonesia untuk menyongsong revolusi industri," papar Syafruddin.

Melalui kerjasama empat universitas ini diharapkan akan terjadi pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan terkait perkembangan reformasi birokrasi di Australia dan Selandia Baru sebagai bahan masukan bagi pengembangan kebijakan di Indonesia.

Selain itu juga melalui kerjasama ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan reformasi birokrasi yang dapat diterapkan di Indonesia khususnya dalam aspek pengembangan sumber daya aparatur.

Sementara itu ditempat sama Rektor Unhas, Prof Dwia Aries menyambut sangat antusian dengan adanya kerjasama ini. Ia yakin melalui kerja sama ini akan dapat meningkatkan kualitas sdm aparatur Indonesia khususnya di wilayah timur Indonesia.

Dwia sangat mengapresiasi kesempatan yang diperoleh Universitas Hasanuddin untuk menjadi bagian dari pusat pengembangan kapasitas aparatur pemerintah. "Senang sekali bisa dipercaya untuk pengembangan capacity building Indonesia timur," pungkas Dwia.

Begitu pula dengan Profesor Eko Prasojo selaku Dekan Fakultas Administrasi, Universitas Indonesia, meyakini kerjasama ini akan menguatkan program dan kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia.

Sebab kerjasama juga dilakukan dalam hal riset serta pembangunan kapasitas aparatur pemerintahan.

Turut serta dalam delegasi Indonesia saat melakukan kunjungan ke University of Melbourne, Australia dan Victoria University of Wellington adalah Muhammad Yusuf Ateh, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Hubungan Kelembagaan Rapiuddin Hamarung, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Komunikasi Dudy Purwagandhi,Ambo Ala.

Selain itu turut pula Wakil Ketua Bidang Kebijakan Umum, Pengembangan, dan Kemitraan Universitas serta beberapa perwakilan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin. Sementara itu saat berada di University of Melbourne, Australia, Menteri Syafruddin beserta delegasi Indonesia diterima langsung oleh Rektor University of Melbourne, Prof Mark Cosidine, Dekan Faculty of Art, Profesor Russel Goulbourne.

Selain melakukan penandatangan kerjasama dengan dua universitas internasional tersebut, Menteri Syafruddin beserta delegasi Indonesia juga akan meninjau pelayanan publik di KBRI Australia dan KBRI Selandia Baru.