Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Prof. Bambang Hero: RUU Pertanahan Timbulkan Masalah Baru

ibarat membuat puzzle gajah maka kehadiran puzzle yang kurang tadi maka dapat menjadikannya benar-benar bentuk rupa gajah.

Prof. Bambang Hero:  RUU Pertanahan Timbulkan Masalah Baru
ist
Prof Bambang Hero 

Tentu saja pada akhirnya kawasan hutan yang berada disekitar Hak Guna Usaha atau HGU lah yang akan menjadi sasarannya.

Dan pasal 154 adalah salah satu pasal yang melegalkan tindakan yang selama ini kita sebut illegal yang penegakan hukumnya selama ini dilakukan dengan susah payah yang pada akhirnya harus dihentikan karena dilegalkan oleh pasal ini.

Baca: Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Kritisi RUU Pertanahan

Pasal 154 berbunyi "Dalam hal pemegang hgu telah menguasai fisik tanah melebihi luasan pemberian HGU dan/atau yang diusahakan belum memperoleh hak atas tanah, status HGU ditetapkan oleh Menteri.

“Bayangkan saja saat ini menurut laporan jikalahari terdapat 1.8 juta ha lahan korporasi sawit dalam kawasan hutan termasuk menanam melebihi HGU, diduga akan dilegalkan melalui pasal ini, karena Menteri akan menetapkan statusnya, meskipun tidak jelas maksud status tersebut. Inilah yang selama ini dikuatirkan akan terjadi dan harus dicegah, nyatanya akan dilegalkan. Maka kata deforestasi yang selama ini kita bantah dan kita anggap tidak dilakukan ternyata akhirnya harus diakui dan harus ditelan bulat-bulat,”papar Bambang Hero.

Bambang Hero mengungkapkan dirinya tidak tahu bagaimana reaksi kita nantinya terhadap respon dunia intdrnasional yang ternyata akhirnya tahu kalau deforestasi itu memang dilegalkan.

"Saya tidak bisa bayangkan bagaimana nasib kawasan konservasi dan seisinya dengan hadirnya RUU Pertanahan tersebut, belum lagi dengan nasib masyarakat adat dan tanah ulayatnya maka tidak akan berbeda nasibnya. Lihat saja TN Tesso Nilo yang sudah hilang hutannya hingga 70 sd 80 % dan sebagian besar berganti sawit, belum lagi TN2 lain di lokasi lain harus menerima kenyataan bahwa kawasan hutan yang berubah wujud tadi yang kita sebut tindakan illegal dan harus dihukum ternyata pada akhirnya harus direlakan karena dilegalkan," paparnya.

Pada akhirnya kata Bambang Hero, dengan melihat kondisi dan ancaman perusakan lingkungan hidup di depan mata yang seharusnya dicegah namun akan dilegalkan melalui ruu, membuat saya berkesimpulan untuk menolaknya atau menunda pengesahannya hingga ruu tersebut kembali kepada niat awalnya.

Jangan sampai buruk rupa cermin dibelah dan jangan sampai karena nila setitik rusak susu sebelanga, hanya karena sekelompok orang yang mengatasnamakan untuk kepentingan masyarkat dan juga kepada mereka yang menggunakan dalih untuk efisiensi adminisrasi belaka.

Selain di pihak Pemerintah belum ada kesepakatan karena beberapa kementerian dan instansi terkait belum dimintai masukannya, juga di DPR sejumlah fraksi seperti PAN, PDIP dan PKB sudah secara terbuka meminta agar RUU Pertanahan tidak disahkan dalam periode ini.(*)

Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas