Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden terpilih 2019-2024, KH Maruf Amin mengaku masih mengumpulkan sejumlah nama yang dianggap mampu mengemban tugas sebagai menteri membantu tugas presiden dan wakil presiden.

Ditemui usai menghadiri Milad MUI ke-44, Sabtu (27/7/2019) di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, ‎Jakarta Pusat, Maruf Amin menyatakan belum ada keputusan definitif soal susunan kabinet pemerintahannya dengan Jokowi.

Baca: Nasib Koalisi Pasca Pembubaran TKN Jokowi-Ma’ruf

"Sekarang ini kan masih mengumpulkan, calon-calonnya lagi dikumpulkan," ‎ungkap Maruf Amin.

Senada dengan Jokowi, Maruf Amin menuturkan koposisi kabinet bakal seimbang 60:40 atau 50:50 antara profesional dengan kalangan partai.

Maruf Amin menegaskan kader partai banyak pula yang profesional sehingga tidak perlu diributkan banyak dari partai atau tidak.

"Yang penting ada terwakilkan. Artinya politik dan non-politik. Dari politik juga ada yang profesional," tegasnya.

Baca: Catatan Ahli Vulkanologi soal Tangkuban Parahu : Tak Normal Sejak 2013 Hingga Minimnya Mitigasi

Lebih lanjut, Wakil Presiden Jusuf Kalla berujar masih ada waktu untuk Jokowi dan Maruf Amin menyusun kabinet terbaik versi mereka.

"Kan masih ada waktu kurang lebih tiga bulan, kurang sedikit," ujar Jusuf Kalla menambahkan.

Jokowi minta nama kandidat menteri disodorkan

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh partai koalisi untuk menyerahkan kandidat untuk diusulkan sebagai calon menteri agar diserahkan kepada dirinya.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani usai pembubaran TKN Jokowi-Maruf Amin di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).

"Pak Presiden (red-Jokowi) hanya mengatakan silakan semua partai relawan yang punya kandidat yang bagus untuk diusulkan jadi menteri silakan disampaikan," kata Arsul Sani menyampaikan pesan Jokowi.

Arsul Sani juga mengatakan, Jokowi meminta kepada parpol koalisi mengirimkan nama kandidat menteri yang bagus.

Baca: OTT Bupati Kudus, KPK Angkut Barang Bukti Rp 200 Juta Diduga Uang Suap untuk Isi Jabatan Kosong

Baca: Download MP3 Lagu Senorita - Shawn Mendes dan Camila Cabello, Beserta Lirik dan Terjemahannya

Baca: Dianggap Buat Provokasi ke Wakil Malaysia, Kevin Sanjaya Kena Semprot Wasit

Baca: Dianggap Buat Provokasi ke Wakil Malaysia, Kevin Sanjaya Kena Semprot Wasit

Jokowi, kata Arsul, membeberkan kriteria calon menteri yang akan dipilih masuk kabinet.

"Tadi kan beliau sebutkan kriterianya adalah orang yang punya leadership, mau bekerja keras, punya kemampuan untuk eksekusi program dan tentu integritas ya silakan diusulkan kepada saya (Jokowi) saya terbuka. itu yang beliau sampaikan," ucap Arsul.

Selain itu, Jokowi sangat terbuka bagi calom menteri dari luar parpol koalisi.

Yakni, para relawan yang telah bekerja saat kampanye Pilpres 2019.

"Beliau teebuka untuk menerima usulan calon menteri dari semua kelompok pendukungnya. tidak hanya parpol," jelas Arsul.

Akan kumpulkan ketua Parpol

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan para ketua umum partai politik yang mendukungnya dalam kontestasi Pilpres 2019 untuk membahas susunan kabinet.

"Dibahas kalau sudah waktunya akan mengundang bicata khusus mengenai itu (susunan kabinet)," ujar Jokowi di Restoran Seribu Rasa, Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Menurutnya, saat ini sedang mengatur waktu pertemuan dengan para ketua umum partai pendukung.

"Hanya memang kita ini kan mengatur kapan ketemunya. Kalau sudah sangat urgen ya lima menit saja, kita telepon-teleponan sudah kumpul kok," katanya.

Baca: Sejarah dan Informasi Lengkap Gunung Tangkuban Parahu yang Erupsi Pada Hari Ini

Baca: Gempa Hari Ini: BMKG Catat Gempa M 3.7 Guncang Lombok Timur Jumat Malam

Baca: Kemenhub Pastikan Aktivitas Penerbangan Masih Normal Setelah Erupsi Gunung Tangkuban Parahu

Jokowi mengaku sudah meminta partai koalisi memberikan nama kadernya untuk dipertimbangkan menjadi menteri.

"Sudah diminta tapi banyak yang belum ngasih," ucap Jokowi.

Sementara kriteria para menteri ke depan, kata Jokowi, dibutuhkan sosok menteri yang berani melakukan eksekusi program secara cepat.

"Eksekutor kuat, tahu manajemen, artinya manajerialnya baik, memiiki keberanian dan urusan yang lain-lain masalah integritas dan lain-lain," papar Jokowi.

TKN Telah Resmi Dibubarkan

Jokowi bersama cawpres terpilih Ma'ruf Amin secara resmi telah membubarkan Tim Kampanye Nasional (TKN) di Restoran Seribu Rasa, Jakarta.

Jokowi menilai, TKN telah bekerja secara maksimal secara bersama sehingga menghasilkan kemenangan dirinya bersama Ma'ruf dalam Pilpres 2019.

Baca: Imbauan Jokowi Kepada Masyarakat di Sekitar Gunung Tangkuban Parahu

"Terimakasih karena kerja keras pagi, siang, malam," ucapnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu pun melihat kinerja TKN yang dipimpin Erick Thohir telah berjalan baik.

"Ya manajemen bagus. Pengaturan dari satu tempat ke tempat lain juga sangat rapi," kata Jokowi.

Prediksi Nama-nama Menteri yang Terlempar

Sejumlah menteri dalam kabinet Jokowi-Jk diperkirakan tak lagi mengisi kabinet Jokowi-Maruf Amin. 

Dikutip dari Kompas.com yang mengutip dari JakartaPost, prediksi ini didasarkan atas teguran Jokowi kepada sejumlah menteri dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7/2019).

Baca: Atas Survei Pakar dan Public Opinion Makers, Menteri Milenial Dinanti, Kader NU Memberi Solusi

Teguran Jokowi itu disampaikan secara terbuka. 

Empat menteri yang ditegur Jokowi yakni Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Selain mendapat teguran, tiga menteri yakni Darmin, Rini dan Jonan diketahui berusia lanjut, berbeda dari keinginan Jokowi yang menginginkan menteri berusia muda. 

Diketahui, tahun ini Darmin berusia 70 tahun, Rini 61 tahun dan Jonan 56 tahun.

Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menyatakan, teguran Jokowi adalah sinyal bahwa keempat menteri yang disebutkan akan kehilangan pekerjaan mereka.

“Beberapa presiden sebelumnya sejak era Soeharto melakukannya. Para menteri yang mendapat teguran biasanya akhirnya tidak bergabung dengan kabinet berikutnya," kata Masinton, sebagaimana dikutip Jakarta Post sebagaimana dikutip Kompas.com. 

Baca: Sandiaga Uno Bikin Video Bottle Cap Challenge Jenaka, Tantang Menteri Susi dan PM Kanada

Jokowi-Maruf juga diperkitakan tidak akan memakai lagi menteri-menteri yang terindikasi tersangkut kasus korupsi. 

Menteri yang terindikasi tersangkut kasus korupsi yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dari PKB, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem.

Ketiganya berstatus saksi dalam tiga perkara berbeda di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Imam pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora.

Lukman juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur.

Begitu juga dengan Enggar yang beberapa kali dipanggil penyidik KPK untuk bersaksi dalam kasus dugaan suap terkait kerja sama penyewaan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG). Namun, panggilan itu belum terpenuhi.

Jokowi segera umumkan susunan kabinet

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-Ma'ruf Amin dilantik menjadi presiden dan wakil presiden 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Di sisa tiga bulan waktu sebelum pelantikan, ternyata Presiden Jokowi sudah menyiapkan nama-nama menteri hingga menyusun komposisi menteri untuk di kabinetnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut akan secepatnya mengumumkan kabinet barunya itu ke publik.

"Sudah (menyusun kabinet), secepatnya (diumumkan)," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).

Bicara soal komposisi menteri, Jokowi mengatakan komposisi kabibet berasal dari kalangan partai dan profesional dengan pembagian 40-60 atau 50-50.

Baca: Masuk Penjara Lagi, Ridho Rhoma Tak Jadi Diantar Sang Ayah

Baca: Bocorkan Susunan Kabinet, Jokowi: Banyak Menteri Lama Bertahan

"Kira-kira 40-60 atau 50-50, nanti dilihat saja," singkatnya.

Sebelumnya, Jokowi bersuara soal susunan kabinet hingga komposisi menteri untuk periode 2019-2024.

Dia pun tidak menampik sudah menyusun kabinet yang terdiri dari komposisi kalangan partai dan profesional.

"Sudah, sudah ada (susunan kabinet)," ucap Jokowi.

Ketika ditanya apakah menteri yang ada saat ini banyak yang kembali dipakai atau dipertahankan sebagai pembantunya di kabinet, Jokowi menjawab banyak, hanya saja dia enggan membocorkan siapa menteri-menteri yang bakal kembali ikut mengisi kabiner kerja jilid II.

"Banyak (menteri yang bertahan)," singkatnya.

Presiden terpilih ini juga tidak mempermasalahkan sejumlah partai‎ pendukungnya yang meminta kursi menteri.

Jokowi terpilih kembali menjadi presiden bersama Ma'ruf Amin didukung PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI hingga PBB.

Sejumlah partai terang-terangan sudah menuntut jatah kursi menteri di Kabinet Kerja jilid II pada Presiden Jokowi. Jokowi sendiri menanggapi santai hal tersebut.

Banyak menteri yang bertahan

Dia pun tidak menampik sudah menyusun kabinet yang terdiri dari komposisi kalangan partai dan profesional.

"Sudah, sudah ada (susunan kabinet)," ucap Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).

Ketika ditanya apakah menteri yang ada saat ini banyak yang kembali dipakai atau dipertahankan sebagai pembantunya di kabinet, Jokowi menjawab banyak, hanya saja dia enggan membocorkan siapa menteri-menteri yang bakal kembali ikut mengisi kabiner kerja jilid II.

"Banyak (menteri yang bertahan)," singkatnya.

Baca: Jenguk Putrinya di Polda Metro Jaya, Ibunda Rey Utami Menangis, Hanya Bisa Bertemu 30 Menit

Baca: Ayu Ting Ting Ajak Bilqis Liburan ke Singapura Sebelum Masuk Sekolah, Intip Foto-foto Keseruannya

Baca: Akhir Pekan, Jokowi Bersama Maruf Akan Paparkan Visi Dihadapan Masyarakat

Presiden terpilih ini juga tidak mempermasalahkan sejumlah partai‎ pendukungnya yang meminta kursi menteri.

Diketahui parpol yang secara terang-terangan meminta jatah menteri yakni PKB, NasDem, hingga PPP.