TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pekan lalu memunculkan spekulasi Gerindra akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.

Meski bukan partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 namun Gerindra diprediksi masuk koalisi pemerintahan Jokowi dan mendapatkan jatah kursi menteri di kabinet.

Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menyampaikan, Gerindra siap untuk membantu pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Secara prinsip ya kita kalau pun memang, kan sudah juga disampaikan ke Pak Jokowi, kalau memang kita dibutuhkan ya kita siap, tetapi kalau tidak, ya kita di luar (di luar pemerintah) juga enggak ada masalah," kata Edhy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019) lalu.

Baca: Gerindra Gabung Koalisi Jokowi Bukan Incar Menteri Tapi Pilpres 2024

Baca: Akbar Tandjung: Jokowi Masih Mungkin Rekrut Menteri dari Luar Partai Koalisi

Edhy mengatakan, partai-partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf tak perlu khawatir kehilangan jabatan di kabinet kerja jilid II.

Sebab, bagi Gerindra, membantu pemerintahan Jokowi tidak harus dengan bagi-bagi jabatan.

"Jangan sampai khawatir dengan adanya kita (Gerindra), kemudian seolah-olah kita akan mengambil jabatan siapa dan sebagainya di pemerintahan. Buat kita membangun negeri tidak harus dengan jabatan," ujar dia.

Mega lebih enjoy Gerindra

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Center (SMRC), Djayadi Hanan mengatakan pertemuan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi pertanda Gerindra serius untuk masuk menjadi bagian dari koalisi Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Apalagi kata dia, jika benar-benar Gerindra ingin memperoleh kursi Ketua MPR RI.

"Gerindra memang perlu masuk ke koalisi Jokowi jika ingin menjadi ketua MPR. Karena tanpa bergabung ke kubu Jokowi, penentuan pimpinan MPR akan ditentukan melalui paket. Itu berarti koalisi Jokowi akan satu paket tanpa Gerindra," jelas pengamat politik dari Universitas Paramadina ini pekan lalu.

Selain itu kemungkinan dapat tambahan kursi di kabinet tentu lebih menguntungkan bagi Gerindra ke depannya.

Selain itu dia melihat, pertemuan Megawati dengan Prabowo menunjukkan bahwa PDI Perjuangan memberikan sinyal kuat akan menerima bila Gerindra bergabung di koalisi Jokowi.

"Saat yang sama, PDI Perjuangan atau Megawati tampaknya menunjukkan sikap bahwa Gerindra dianggap lebih diprioritaskan dibanding PAN dan Demokrat untuk bergabung," jelas Djayadi Hanan.