TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terobosan dari panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal Debat Publik para kandidat menuai pujian.

Pengamat komunikasi dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, menilai Debat Publik sangat cocok dilakukan untuk seleksi pejabat publik di era keterbukaan sekarang ini.

Menurutnya, terobosan ini adalah jawaban Pansel KPK untuk menjawab tantangan transparansi kepada publik.

"Menurut pandangan saya, saya pikir tidak hanya KPK, bila perlu calon menteri perlu debat publik. Karena sudah saatnya kan kita zaman terbuka. Jadi kita tidak beli kucing dalam karung lagi. Masyarakat bisa menguji, masyarakat bisa bertanya, masyarakat bisa mengajukan pandangan, (bahkan) antitetis dari pandangan mereka (kandidat)," ujar Emrus, ketika dihubungi, Selasa (30/7/2019).

Baca: Tersetrum Listrik, Dua Pekerja Bangunan Terjatuh dari Atas Gedung

Dalam Debat Publik Capim KPK, ia mengatakan apabila ada salah satu calon mengatakan akan mengedepankan pemberantasan, maka harus dielaborasi argumentasi di balik hal tersebut.

"Kenapa itu (pemberantasan) ditonjolkan? Baru masyarakat mengatakan 'ah lebih baik pencegahan'. Dengan terjadi perdebatan itu jadi rakyat, yang disiarkan oleh media, biar melihat," ungkapnya.

Ia mengatakan sangat setuju dengan Debat Publik ini karena posisi pimpinan KPK adalah independen, dan bukan bagian dari pemerintah.

"Tentu debat publik ini tentang kapabilitasnya, dan ada uji publik tentang integritasnya, salah satunya masyarakat tahu rekam jejak dia dibuka langsung," imbuhnya.

Ditanya lebih jauh soal teknis debat, Emrus mengatakan setidaknya ada dua tipe format debat untuk para Capim KPK ini, yakni akademik dan praktis.

Menurutnya debat praktis akan seperti di pengadilan, sementara debat akademik akan dibuktikan dengan data empirikal, bukti, data dan analisis.

Nantinya ia melihat penggabungan debat akademik dan praktis sangat pas untuk melihat kapabilitas dan integritas capim KPK.

Baca: Gading Marten Jalan Bareng Senk Lotta, Curhat Soal Perceraian hingga Puji Kecantikan Sang Model

"Jadi, saya lebih cenderung menggabungkan keduanya. Satu sisi misalkan perdebatan ada 4. Dua sesi debat akademik dan 2 sesi debat praktis," tandasnya.

Untuk diketahui, Debat Publik akan digelar Pansel KPK setelah mendengar masukan dari para pemimpin redaksi media massa.

Debat akan dilakukan kepada para capim yang telah lolos tes psikologi dan sebelum mengikuti tes wawancara. Adapun pengumuman hasil tes psikologi 104 capim KPK akan diumumkan pada 5 Agustus 2019.