Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

PDIP: Tanpa KPK Minta, Kami Tak Akan Calonkan Mantan Koruptor Untuk Pilkada 2020

Jadi tanpa diminta KPK, pastinya PDI Perjuangan tidak akan mencalonkan calon kepala daerah yang mempunyai rekam jejak buruk untuk Pilkada 2020 nanti

PDIP: Tanpa KPK Minta, Kami Tak Akan Calonkan Mantan Koruptor Untuk Pilkada 2020
dok. DPR RI
Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Tanpa diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PDI Perjuangan tidak akan mencalonkan calon kepala daerah yang mempunyai rekam jejak buruk, khususnya mantan koruptor untuk Pilkada 2020 nanti.

Hal itu disampaikan politikus PDI Perjuangan Ateria Dahlan kepada Tribunnews.com, Kamis (1/8/2019).

"PDI Perjuangan sama sekali tidak berkeberatan, dan pastinya mendukung. Kewajiban moral dan kewajiban politik kami sebagai partai politik yang oleh Undang-undang diberikan kewenangan konstitusional untuk memastikan hadirnya alternatif pemimpin yang berkualitas dalam segala bentuk dan pengertiannya," ujar anggota Komisi III DPR RI ini.

Selain memiliki banyak sekali kader yang mumpuni, PDI Perjuangan juga memiliki mekanisme rekrutmen tersendiri yang sudah melembaga dan terbukti efektif melahirkan pemimpin-pemimpin daerah.

Baca: Potret Lawas Galih Ginanjar saat Masih jadi Aktor TOP bersama Mantan Pacarnya Jadi Sorotan

"Bahkan proses dan rekruitmen kami jauh lebih progresif dan detail," tegas Arteria Dahlan.

"Jadi tanpa diminta KPK, pastinya PDI Perjuangan tidak akan mencalonkan calon kepala daerah yang mempunyai rekam jejak buruk untuk Pilkada 2020 nanti," jelasnya.

Apalagi kata dia, PDI Perjuangan sudah sangat teruji, terkait OTT begitu ditetapkan tersangka saja sudah dipecat.

"Bagi yang tersangkut kasus hukum tidak diperkenankan dicalonkan sekadar menduduki jabatan struktural di partai. Kurang apa lagi," tegasnya.

Komisi II Tunggu Sikap Resmi KPU

Wakil Ketua Komisi II Herman Khaeron mengatakan bahwa wacana larangan eks Koruptor ikut dalam Pilkada diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya nanti KPU yang akan merumuskan larangan tersebut.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas