Karenanya, baiknya Indonesia berhati-hati karena banyak pertimbangan yang harus dilakukan terkait perekrutan rektor asing.

Sebenarnya, kata dia, di Indonesia ada banyak kader atau anak bangsa sendiri mumpuni menjadi rektor.

Hanya saja, saat ini memang banyak keluhan soal rektor yang tidak mumpuni.

Itu terjadi menurut dia, karena perekrutan rektor yang tidak baik, sehingga yang terpilih bukan yang terbaik.

"Yang perlu dibenahi pola rekrutmennya. Karena itu yang perlu dikaji proses pemilihan rektor di PTN yang peran pemerintah sangat dominan. Itu bisa mengalahkan peran senat akademik," jelasnya.

Karena itu, dia menilai sebaiknya pemilihan rektor diserahkan kepada lembaga senat universitas.

Sebab, lembaga senat pemerintah adalah pihak yang paling mengetahui kondisi orang-orang yang ada di perguruan tinggi.

Selain juga pemerintah pusat seharusnya hanya membuat peraturan dan mengawasi.

Saat ini pemilihan rektor menurut dia terlalu banyak dicampuri pemerintah pusat.

"Jakarta mana tahu kondisi lokal di Aceh sana misalnya. Paling dengar omongan orang-orang. Tapi kalau orangnya punya kepentingan kan informasinya bisa sesat," jelasnya.

Wacana Menristekdikti

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir akan melakukan pemilihan secara khusus dalam mencari rektor luar negeri untuk memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Menurutnya, saat ini tim Kemenristekdikti saat ini sedang membahas kriteria apa yang diperlukan dari pemerintah, agar PTN yang dipimpin rektor asal luar negeri mampu mencapai 100 besar dunia.

“Saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden dalam hal ini wacana untuk merekrut rektor asing ini, yang punya reputasi. Kalau yang tidak punya reputasi, jangan. Tidak mesti orang asing itu baik, belum tentu. Nanti kita cari,” kata Nasir yang dikutip dalam laman seskab.go.id, Jakarta, Rabu (31/7/2019).