Demokrat Minta Presiden Tidak Tipis Kuping
Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon meminta Presiden Jokowi ikut menjaga demokrasi yang sehat di Indonesia.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon meminta Presiden Jokowi ikut menjaga demokrasi yang sehat di Indonesia.
Ia meminta presiden ikut menjaga keberadaan oposisi.
Karena ada kecenderungan saat ini oposisi atau pengkritik mudah dikriminalkan.
"Kami dari yang masih di luar pemerintah meminta juga kepada Jokowi. Iklim oposisi dan kritis ini juga harus dijaga dan terus tumbuh. Bukan seperti kali ini keras sedikit, UU ITE, keras dikit lagi dianggap musuh negara. Keras lagi dianggap makar, (sehingga) orang takut," katanya dalam diksusi di Kawasan Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).
Baca: Lihat Air Laut Mendadak Surut Drastis, Warga Palabuhan Ratu Lari ke Perbukitan
Baca: Peringatan Tsunami Usai Gempa 7,4 Magnitudo di Banten, BMKG: Siaga Ketinggian Maksimal 3 Meter
Baca: Jadi Buronan di Film Perburuan, Adipati Dolken Main Game Online PUBG untuk Dapatkan Feel
Menurut Jansen pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah tidak pernah keras kepada pihak oposisi atau pengkritik.
Karena bagi SBY sikap kritis tersebut tidak dimakan untuk menjatuhkan pemerintahan.
"Kami minta kalau ada oposisi, ikimnya dijaga dan tumbuhkan. Janga partai kritis kongresnya di belah jadi dualisme. Soal benar atau engga itu soal persepsi. Ada yang bilang kalau kita beda pendapat, akan dibelah," katanya.
Menurutnya saat berada di kekuasaan, kuping pemerintah tidak setipis saat ini.
Pemerintah menganggap santai kritikan yang dilontarkan.
"Kami 10 tahun kupingnya engga setipis ini. Kami biasa saja, kalau rakyat keras sedikit, nikmati saja. Iklim kritis perlu dijaga. Saya percaya jokowi baik,tapi lembaga presiden ini yang harus dijaga dengan baik. Jadi bukan jokowi yang engga baik tapi lembaga yang mengeluarkan kebijakan," katanya.
Takut dianggap pecundang
Usai Joko Widodo-Maruf Amin ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU RI, beberapa partai politik yang sebelumnya berada di kubu oposisi, mulai bermanuver merapat ke kubu pemerintah.
Sebut saja PAN, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat yang sudah tebar pesona kepada Jokowi-Ma'ruf.