Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengklaim bahwa pembangunan Ibu Kota baru di Pulau Kalimantan tak akan ganggu keberadaan hutan di sana.

Sebab menurutnya, kondisi hutan yang secara natural berada di sana sejak dulu harus tetap dipertahankan.

"Meminimalisasi mengintervensi alam, jadi buka lahan itu harus seminimal mungkin. Kita harus mempertahankan kondisi hutan yang ada," papar Basuki dalam acara Dialog Nasional III Pemindahan Ibu Kota Negara, di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Makanya, ibu kota baru bakal didesain dengan mengusung konsep forest city, lewat perpaduan antara ruang-ruang hijau dan kota pusat pemerintahan.

Baca: Jokowi Sengaja Pilihkan Jaket Ulos Rp 2,5 Juta untuk Menteri Basuki: Bayar Sendiri Ya Pak

Ia mengaku pemerintah kini tengah gencar melakukan persiapan dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Pemilihan lokasi pun juga sudah mengerucut pada dua lokasi.

Kepastian lokasi calon ibu kota baru Indonesia bakal diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Agustus ini.

"Ada 2 lokasi di Kalimantan itu. Tunggu nanti Pak Presiden sampaikan," jelas dia.

Sedangkan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan ibu kota baru, diperkirakan sebesar Rp466 triliun.

Baca: Berita Terkini Calon Menteri Jokowi-Maruf: PBB Enggan Minta Jatah Menteri, Wishnutama Beri Bantahan

Dari kebutuhan tersebut, dana yang disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sekitar Rp 30,6 triliun, dan itu pun bersifat multiyears.

Sementara sisanya pemerintah akan menggandeng BUMN serta mengandalkan keterlibatan swasta antara lain melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) pun telah siap membantu pemrintah dalam mengelola pembangunan ibu kota baru tersebut. Mereka akan membantu meski tanpa kucuran dana APBN.

Namun, pemeritah harus menyiapkan lahan yang akan digarap.

"Dia (red-REI) butuh kepastian konsensi lahan jangan sampai diganggu gugat dalam perjalannya," kata Bambang.