Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam merasakan dampak negatif akibat padamnya aliran listrik sejak beberapa hari ke belakang.

Dalam ceritanya, Anam menyebut di rumahnya terdapat kolam berisi ikan koi. Akibat listrik padam, ikan koi miliknya harus meregang nyawa.

"Saya punya kolam kecil di rumah, 2x1, kecil itu isinya ikan koi, ikan koi mati semua. Selain itu, komunitas ikan koi juga mempersiapkan gugatan terhadap PLN karena banyak yang mati ikan koi-nya," ujar Anam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Komnas HAM juga mendesak PT PLN untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik di sejumlah wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Banten hingga belasan jam itu. "Harus ada ganti kerugian," kata Anam.

Dia menyayangkan saat awal mati listrik PLN tidak memberitahukan secara gamblang penyebabnya sehingga masyarakat bertanya-tanya.

Baca: PLN Didatangi Jokowi, Dimana Menteri BUMN Rini Soemarno?

Hal itu, kata Anam, menunjukkan tata kelola di perusahaan penyedia setrum milik negara itu bermasalah.

Kedua, Komnas HAM juga mempertanyakan soal penanganan kondisi darurat. Menurut Anam, jika PLN punya perencanaan yang baik dalam menanganinya, maka persoalan mati listrik ini tak perlu berlarut-larut.

"Ternyata pemulihannya juga bermasalah sampai sampai sampai di rumah saya tadi mau berangkat masih mati habis hidup terus mati kembali menurut saya planninguntuk menempatkan ini sebagai sesuatu hal yang strategis tidak secara serius dilakukan," katanya.

Anam mengatakan, matinya listrik selama berjam-jam itu juga berkaitan dengan hak asasi manusia terutama soal keamanan.

Atas dasar itu, ia meminta kepada PLN untuk menyiapkan rencana agar hal serupa tidak kembali terjadi.

"Yang pasti persoalan ini harus dievaluasi dan jelaskan kepada publik kenapa ini terjadi. Yang kedua apa planning-nya agar ini tidak terjadi kembali. Ketiga, kalau memang ada kelalaian ini ada kelalaian diusut sampai tindakan hukum tidak hanya sanksi administratif," ujarnya.

Diketahui, listrik padam di sejumlah wilayah Jakarta dan sebagian Banten, Jawa Barat, serta Jawa Tengah, pada Minggu (4/8). Bahkan beberapa wilayah masih padam hingga Senin (5/8) pagi.