Isu Politis dan Serangan Siber Terorisme di Balik Padamnya Listrik PLN, Apa Kata Ahli?
Ridlwan menambahkan, rencana darurat dan mitigasi dari PLN juga harus dievaluasi. Termasuk prosedur tanggap darurat bagi instalasi di pusat kota DKI.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT PLN masih melakukan investigasi menyeluruh di balik padamnya listrik PLN di Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Listrik padam pada Minggu (4/8/2019) siang menimbulkan reaksi publik.
Berjam-jam masyarakat di sejumlah wilayah yang listriknya mati tidak bisa beraktivitas seperti biasa.
Berhentinya pasokan listrik ini membuat layanan publik terganggu.
Selain itu, masyarakat juga ramai-ramai mengeluhkan pemadaman yang terjadi selama hampir seharian.
Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, I Made Suprateka seperti dilansir dari Kompas.com mengungkapkan bahwa penyebab listrik mati di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
Baca: Komentar Para Tokoh dan Sindiran Rocky Gerung di Twitter: Dear PLN, Mengapa Istana Makin Gelap?
Baca: Ketika Jokowi Marah di Kantor PLN, Tanpa Basa-basi dan Langsung Pergi
Menurutnya, terdapat gangguan sisi transmisi pada di Ungaran dan Pemalang 50 Kv.
Selain itu, gangguan juga terjadi pada transmisi Sutet 500 kV.
Meski demikian isu sabotase dan dugaan serangan siber terhadap jaringan dan instalasi PLN mengemuka.
Bukan sabotase
Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani membantah padamnya listrik di Pulau Jawa sejak kiranya pukul 12.00 WIB disebabkan oleh faktor politis maupun sabotase dari pihak tertentu.
Wanita yang baru ditunjuk sebagai Plt Dirut Baru PLN sejak 2 Agustus lalu itu mengatakan, peristiwa tersebut diakibatkan oleh kesalahan teknis.
"Kami tidak melihat ini adanya satu hal yang sifatnya politis atau sabotase. Tidak," ucapnya dalam jumpa pers di Depok, Jawa Barat, Minggu (4/8/2019).
"Murni teknis ya kalau kami lihat," tambahnya.
Dia menyebutkan, pemadaman atau black out seperti yang terjadi hari ini pernah terjadi pada 1997 di area Jawa dan Bali.
Kejadian serupa terjadi di Paiton, Grati pada September 2018 lalu. Menurutnya, hal itu disebebkan tegangan ekstra tinggi.
Siber terosisme
Analis keamanan dan intelijen Ridlwan Habib mengatakan padamnya listrik yang melanda separuh pulau Jawa harus disikapi secara serius.
Sebab kejadian blackout listrik yang merata di seluruh Jakarta Minggu (4/8/2019) menjadi peristiwa penting nasional.
Apalagi banyak kerugian yang terjadi.
Misalnya, MRT yang lumpuh, KRL tidak beroperasi, trafic light padam total dan gangguan berbagai fasilitas umum di ibukota negara.
"Investigasi mendalam harus segera dilakukan oleh PLN, termasuk mewaspadai kemungkinan adanya serangan siber terorisme di infrastruktur listriknya, " ujar Ridlwan Habib kepada Tribunnews.com di Jakarta, Minggu (4/8/2019).
Menurut Ridlwan, prioritas pertama PLN harus bisa menemukan sumber masalah.
"Peristiwa ini diliput oleh berbagai media internasional, menunjukkan bahwa ibukota negara bisa lumpuh tanpa listrik. Ini berbahaya bagi sistem keamanan nasional, " tegas Ridlwan.
Kewaspadaan terhadap serangan Siber Terorisme pada perangkat perangkat gardu utama baik Sutet maupun GITET PLN harus segera dilakukan.
"Kejadian yang hampir mirip pernah ada di Argentina bulan Juni lalu. Pemerintah Argentina juga menduga adanya serangan Siber di instalasi listrik Argentina, " katanya.
Serangan siber terorisme bisa mengacaukan sistem kendali frekuensi dan pasokan listrik.
Apabila tidak diantisipasi maka bisa berdampak pada situasi kepanikan masyarakat.
"PLN harus segera membuat tim Siber kontra terorisme yang memeriksa semua jaringan instalasi, termasuk perangkat dan email para petugas di lapangan agar aman dari serangan, " ujar alumni S2 Intelijen UI tersebut.
Ridlwan menambahkan, rencana darurat dan mitigasi dari PLN juga harus dievaluasi. Termasuk prosedur tanggap darurat bagi instalasi di pusat kota Jakarta.
"PLN bisa bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara ( BSSN) yang mempunyai kapabilitas dan personel untuk melakukan deteksi dini serangan Siber, " jelas Ridlwan.
PLN , lanjutnya, juga perlu membangun sistem komunikasi darurat jika kejadian serupa berulang.
"Jangan sampai ketika ada kejadian blackout justru pihak manajemen sulit berkomunikasi antar jajaran karena provider telekomunikasi mati. Harus disiapkan sistem lain, misalnya telepon satelit atau yang serupa, " katanya.
Dampingi Jokowi
Presiden Joko Widodo meminta PT PLN (Persero) melakukan perbaikan dan evaluasi secepat-cepatnya atas kejadian gangguan listrik massal yang melanda Jakarta dan sebagian wilayah di Pulau Jawa pada Minggu, 4 Agustus 2019, kemarin.
Secara tegas, ia tidak ingin hal serupa terjadi lagi di kemudian hari.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat dirinya menyambangi kantor pusat PT PLN (Persero) di Kebayoran Baru, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019.
Presiden tiba sekitar pukul 08.45 WIB dan langsung menuju ruang rapat yang terletak di lantai dasar.
Turut mendampingi Presiden saat mengunjungi kantor pusat PLN antara lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.
“Yang paling penting saya minta perbaiki secepat-cepatnya. Dari beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apapun agar segera bisa hidup kembali. Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar ini terjadi, sekali lagi saya ulang, jangan sampai kejadian lagi. Itu saja permintaan saya,” kata Presiden dikutip dari rilis Setkab.
Di awal rapat, Presiden mempertanyakan penyebab terjadinya gangguan listrik massal tersebut. Menurutnya, dalam sebuah manajemen besar seperti PLN, semestinya ada tata kelola risiko berikut dengan rencana cadangannya.
“Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik?” tanya Presiden.
Kejadian serupa sebetulnya pernah terjadi sekitar 17 tahun lalu atau tahun 2002 di mana saat itu listrik di Jawa dan Bali mati total. Presiden mengingatkan bahwa seharusnya kejadian tersebut dijadikan sebuah pelajaran bagi PLN.
“Jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi itu kembali terjadi lagi. Kita tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN, tetapi juga banyak hal di luar PLN yang terutama konsumen sangat dirugikan. Pelayanan transportasi umum misalnya sangat berbahaya sekali, MRT misalnya,” tegasnya.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa penyebab mati listrik massal yang terjadi mulai pukul 11.48 WIB tersebut adalah akibat gangguan pada sistem transmisi saluran udara tegangan ekstra-tinggi (SUTET) 500 kilovolt (kV) Ungaran-Pemalang, Jawa Tengah. Ia juga memohon maaf atas lambannya proses perbaikan yang dilakukan pihaknya.
“Kami mohon maaf Pak, prosesnya lambat. Kami akui Pak, prosesnya lambat,” ucap Sripeni.
Setelah mendengarkan penjelasan Plt. Dirut PLN tersebut, Presiden mengingatkan bahwa seharusnya kejadian-kejadian seperti ini telah diantisipasi sebelumnya.
“Pertanyaan saya, tadi di penjelasannya panjang sekali. Pertanyaan saya, bapak, ibu semuanya ini kan orang pintar-pintar, apalagi urusan listrik sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi bahwa akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Kalau tahu-tahu drop gitu artinya pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi dan itu betul-betul merugikan kita semuanya,” kata Presiden.
Penulis: Srihandriatmo Malau/Hasanuddin