TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VII DPR RI serius mengenai kasus terjadinya listrik padam di sebagian besar Pulau Jawa, pada Minggu (4/8/2019) kemarin.

Karenanya Komisi Energi itu akan memanggil direksi Perusahaan Listrik Negara (PLN) ke DPR RI, Selasa (6/8/2019) besok.

"Besok, rancananya Direksi PLN dipanggil ke Komisi VII," ujar Anggota Komisi VII DPR RI fraksi Partai Nasdem, Kurtubi kepada Tribunnews.com, Senin (5/8/2019).

Komisi VII DPR RI ingin mendengar langsung mengenai persoalan sebenarnya terjadi yang mengakibatkan padamnya listrik yang terjadi belasan jam di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat bahkan hingga Jawa Tengah.

Baca: Listrik Padam, Kurtubi: PLN Harus Bisa Jawab, Ini karena Faktor Alam atau Kelalaian?

Baca: Kebingungan Ditanya Soal Listrik Padam Massal, Sofyan Basir: Saya Tidak Tahu Apa-apa

Baca: Listrik Padam, Fadli Zon: Merusak Kredibilitas Pemerintah, Urus Listrik Saja Enggak Becus

Komisi VII DPR juga ingin mengetahui kerja PLN dalam menangani listrik padam tersebut.

Selain itu Kurtubi menilai PLN harus menjelaskan kepada masyarakat hasil investigasi bisa 'kompaknya' terjadi gangguan pada sistem transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) antara Ungaran dan Pemalang, juga adanya gangguan Gas Turbin di PLTU Suralaya dan PLTG Cilegon.

"Kita harap hasil investigasi PLN bisa menjawab pertanyaan publik, kok bisanya terjadi pemadaman yang begitu luas dan lama yang sangat merugikan konsumen," ucap Kurtubi.

Menurut dia, PLN harus bisa menjawab 'apakah karena faktor alam semata saja? Atau ada kelalaian dalam maintenance dan kontrol lapangan?

"Blackout kali ini sangat lama dan menjangkau daerah yang sangat luas. Biasanya pemadaman yang sering terjadi paling sekitar 2 jam saja ini sangat lama dan sangat luas," tegas Kurtubi.

Kurtubi meminta kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi PLN dan tidak boleh terjadi lagi.

Karena listrik sangatlah penting dalam roda perekonomian nasional.

Untuk bisa mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi agar bisa menjadi Negara Industri Maju, maka dibutuhkan tambahan pembangkit listrik setidaknya 4 kali dari yang ada sekarang.

Kalau sektor kelistrikan tidak bisa menghandle kapasitas pembangkit 5 kali dari yang ada sekarang (65.000 MW x 5 =325.000 MW) pada tahun 2045, maka sektor kelistrikan akan sulit untuk mendukung industrialisasi menuju negara industri maju.

Untuk itu kejadian blackout kemarin harus dievaluasi untuk bisa diambil pelajaran. Misalnya, mulai dari perencanaan pembangunan pembangkit dan transmisinya yang lebih tepat terkait lokasi, jenis pembangkit, dan kapasitas pembangkit.