TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo enggan berkomentar lagi soal padamnya listrik secara massal di beberapa wilayah di Pulau Jawa dan Bali pada Minggu (4/8/2019).

Saat ditanya wartawan apa tindakan lanjutan yang akan ia ambil setelah memarahi direksi PLN kemarin, Jokowi hanya menjawab singkat. Ia meminta wartawan menanyakan hal tersebut langsung kepada jajaran direksi PLN.

"Tanya PLN," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Begitu pun saat ditanya apakah akan ada perombakan jajaran direksi PLN pasca kejadian padamnya listrik secara massal ini, Jokowi enggan menanggapinya.

Ia lagi-lagi melontarkan jawaban yang sama. "Tanya PLN," kata Jokowi sembari berjalan meninggalkan awak media.

Baca: Skema Pemberian Kompensasi PLN kepada Pelanggan yang Terkena Dampak Blackout

Baca: Ramalan Zodiak Cinta Rabu, 7 Agustus 2019 untuk yang Berpasangan: Kabar Baik Hampiri Gemini

Baca: Gempa Hari Ini: BMKG Catat Gempa M 4,3 Guncang Wilayah Labuha Malam Ini, Kedalaman 10 Km

Baca: Pohon Disinyalir Penyebab Mati Listrik di Sebagian Jawa, Jusuf Kalla: Mestinya Sekian Meter Dibabat

Penjelasan Istana

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meyakini aksi Jokowi mendatangi kantor PLN dan memarahi jajaran direksi susah cukup untuk membuat perusahaan plat merah itu berbenah.

Ia berharap ke depannya PLN mempunyai sistem mitigasi yang dapat mencegah kejadian blackout terulang.

"Yang jauh lebih penting ke depan bagaimana setiap pejabat kementerian selalu memitigasi kemungkinan yang terjadi terhadap sektor tugasnya apa. Kemudian contingency plan seperti apa. Itu yang dituntut dari Presiden," kata Moeldoko.

Soal sanksi untuk Direksi PLN, Moeldoko melihat hal tersebut bukanlah solusi. Moeldoko justru menyebut bahwa Presiden Jokowi telah melarang para menterinya untuk melakukan perombakan pejabat, dalam hal ini termasuk direksi BUMN.

Baca: Pasca Mati Listrik Massal, PLN Akan Potong Gaji Karyawan hingga Permintaan Jokowi

Hal itu disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin kemarin, tak lama setelah Presiden mendatangi kantor PLN. "Bukan hanya direksi BUMN.

Jabatan-jabatan pada posisi tertentu yang levelnya mungkin level dirjen atau gimana. Semua menteri tidak boleh lagi mengganti pada level tertentu, bisa direktur," kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya mendatangi kantor pusat PT PLN pada Senin (5/8/2019) pagi.

Jokowi mendengar penjelasan Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani mengenai padamnya listrik massal.