TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Kementerian BUMN belum bersuara mengenai padamnya listrik di sebagian pulau Jawa pada, Minggu, (4/8/2019). Rini Soemarno bersama sejumlah deputinya sedang melaksanakan ibadah haji.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Meteri BUMN Rini Soemarno tidak diam saja.

Menurutnya Menteri BUMN harus bertanggung jawab terhadap perusahaan dibawah naungannya.

"Jangan diam-diam saja. kalau misalnya sedang melakukan ibadah Haji, saya kira kita tahu lah ini belum puncaknya. justru masih banyak waktu di sana itu susah ngabisin waktunya , memang beribadah, tapi banyak waktu kok. Apalagi masalah ini masalah krusial," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (7/8/2019).

Baca: Jokowi Sebut 3 Wilayah Ini Cocok Sebagai Calon Ibu Kota Baru, Lokasi Manakah Pilihan Presiden?

Fadli menilai ada yang tidak beres di tubuh internal PLN. Hal tersebut tampak dari pergantian pelaksana tugas direktur utama PLN sebanyak tiga kali.

"Penempatan direksi yang sampai 3 kali ganti plt nya ini menandakan ada masalah disitu, masalah profesionalitas, masalah governance, ada apa ini?" katanya.

Fadli mengatakan bahwa harus ada pemeriksaan dengan cermat terhadap kebijakan kelistrikan di indonesia. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan secara komprehensif. Bila padamnya listrik di ibukota ada kaitannya dengan lineralisasi kelistrikan, maka kebijakan tersebut harus dievaluasi.

Baca: Penyuap Bowo Sidik Dituntut 2 Tahun Penjara

"Jangan jangan ini akibat liberalisasi di sektor tenaga listrik an. Saya kira ini harus dikembalikan kepada semangat kita, konstitusi kita, bahwa ini (listrik) adalah cabang produksi yang strategis yang harus dikuasi oleh negara dan walaupun dikuasi negara dan monopoli, bisa efisien kok," pungkasnya.