TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob) dan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng), Rabu (7/8/2019).

Irjen Pol Ilham Salahudin yang awalnya menjabat Dankorbrimob kini mendapat amanah memimpin Kalteng. 

Sementara Kapolda Kalteng terdahulu, Irjen Pol Anang Revandoko bertukar posisi menjabat sebagai Dankorbrimob. 

Pertukaran posisi keduanya diketahui tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2023/VIII/KEP./2019. 

Irjen Pol. Drs. Anang Revandoko lahir di Semarang, Jawa Tengah, 14 Oktober 1965. Perwira tinggi Polri lulusan Akpol 1988 ini berpengalaman dalam bidang brimob.

Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Ia juga sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Korps Brimob Polri.

Baca: Persib Bandung akan Datangkan Striker di Putaran Kedua, Ada Pemain Asing yang Tersingkir?

Baca: Setahun Berumah Tangga, Dimas Anggara & Nadine Chandrawinata Bongkar Fakta-fakta Pernikahannya

Baca: Pamer Duet Vokal, Barbie Kumalasari dan Rosa Meldianti Tuai Kritikan

Baca: Kapolri Pimpin Upacara Sertijab dan Kenaikan Pangkat Pati Polri

Bertindak sebagai inspektur upacara, Tito membacakan sumpah yang kemudian diikuti oleh Ilham dan Anang. 

Keduanya bersumpah akan setia pada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Selain itu mereka akan melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan penuh tanggung jawab. 

"Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan," ujar Ilham dan Anang, saat menirukan sumpah yang dibacakan Tito, di Rupatama Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2019). 

Baca: Robert Rene Alberts Beberkan Pemain yang Dibidik Persib Bandung di Bursa Transfer Putaran Kedua

Hadir pula dalam upacara sertijab tersebut Wakapolri Komjen Pol Ari Dono, Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Pol M. Iriawan, Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Saiful Maltha, hingga Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

Diketahui, Irjen Pol Ilham Salahudin tak lagi menjabat posisi Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob) Polri.

Kini, ia mengemban amanah baru sebagai Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng). 

Adapun posisi Dankorbrimob sekarang diemban oleh Irjen Pol Anang Revandoko yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Kalteng.

Sehingga keduanya hanya bertukar posisi. 

Mutasi tersebut tercantum dalam Surat Telegram Kapolri dengan nomor : ST/2023/VIII/KEP./2019 tertanggal 2 Agustus 2019, dan telah dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. 

"Ya, betul ada rotasi jabatan. Hal ini dilakukan dalam tour of duty, penyegaran dan reward. Diantaranya Kapolda Kalteng, Kakorbrimob, beberapa wakapolda, kapolres dan lainnya," ujar Dedi, ketika dikonfirmasi, Jumat (2/8/2019). 

Dedi turut menambahkan bahwa mutasi Ilham Salahudin merupakan penghargaan atas kinerjanya mengamankan Pemilu di wilayah dan Ibukota. 

"Untuk (mutasi) Kakorbrimob sebagai reward atas keberhasilan beliau memimpin pasukan dalam pengamanan pemilu di wilayah dan pengamanan pemilu di ibukota," pungkasnya. 

Polri Siap Ikuti Perintah Jokowi

Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot Pangdam hingga Kapolda yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menanggapi hal itu, Polri menegaskan komitmennya dengan siap mencopot personel yang memang tak bisa mengatasi atau membiarkan karhutla.

Baca: Wuih, Anggaran Pakaian Dinas DPRD Kota Bekasi Rp 544,15 Juta, Untuk Seragam Apa Aja Ya?

Baca: Terdampak Musim Kemarau, Belasan Wilayah di Sampang Mengalami Kekeringan hingga Kemacetan Air PDAM

Baca: Ramalan Zodiak Cinta Para Jomblo Kamis 8 Agustus 2019: Pisces Lakukan Pendekatan, Capricorn Dilema

"(Tindakan tegas) Berupa copot dari jabatan. Kalau ada pelanggaran unsur disiplin lainnya bisa juga," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, di Rupatama Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2019).

Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menyebut Korps Bhayangkara berkomitmen untuk melaksanakan perintah Jokowi selaku Presiden.

Baca: Kemarin Marahi Direksi PLN, Hari Ini Jokowi Ancam Copot Pangdam dan Kapolda

Pihaknya, kata dia, juga akan fokus kepada 8 polda yang ditengarai kerap terjadi karhutla.

Meski begitu, Dedi tak menjabarkan kedelapan polda tersebut.

"Apabila 8 Polda tersebut Polresnya tidak melaksanakan mitigasi maksimal, maka Kapolda akan mengambil tindakan tegas kepada Kasatwil yang terbukti melakukan pembiaran dan tidak memitigasi secara maksimal," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengancam mencopot jabatan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kapolda yang tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

"Aturan main kita tetap masih sama, saya ingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku (copot jabatan tak bisa atasi karhutla)," papar Jokowi.

"Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebekaran hutan dan lahan," sambung Jokowi.

Jokowi menjelaskan, kerhutla pada 2015 dan tahun sebelum-sebelumnya hampir terjadi di semua provinsi yang kerugiannya mencapai Rp 221 triliun atas lahan terbakar seluas 2,6 juta hektare.

Berdasarkan data yang diterima, kata Jokowi, jika dibandingkan dengan tahun ini dengan 2015 kejadian karhutla menurun 81 persen.

Tetapi, dibanding 2018 dengan saat ini mengalami kenaikan dan ke depan tidak boleh terjadi kenaikan lagi.

"Saya minta gubernur, pangdam, kapolda kerja berkolaborasi, bekerja sama dibantu dengan pemerintah pusat, panglima TNI, kapolti, BNPB, BRG. Usahakan jangan sampai kejadian baru bergerak," ujar Jokowi.

Menurutnya, menghilangkan karhutla memang sulit, tetapi harus ditekan setiap tahunnya dengan melakukan pencegahan dan jangan menunggu api membesar baru dipadamkan.

"Api sekecil apapun segera padamkan, kalau sudah gede apalagi di hutan gambut sangat sulit sekali padamnya. Jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai," ucap Jokowi.