TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei Nasional Pasca Pemilu oleh ‎Cyrus Network menyebut sekitar 41-44 persen responden setuju apabila Presiden Jokowi memberikan jatah menteri kepada partai politik diluar partai koalisinya atau yang bukan sebagai partai pengusungnya dalam Pilpres 2019 lalu.

Managic Director Cyrus Network, Eko Dafid menuturkan sebanyak 41,5 persen setuju Gerindra diberikan jatah menteri oleh Presiden Jokowi.

38,2 persen setuju PKS diberi jatah menteri, 38,9 persen setuju PAN diberi jatah menteri dan terakhir 37,3 persen setuju Demokrat diberi jatah menteri.

Sementara untuk angka yang tidak setuju Gerindra mendapat jatah menteri sebanyak 18,5 persen. Yang tidak setuju PKS mendapat jatah menteri ada 20,8 persen. Sebanyak 19,5 persen tidak setuju PAN mendapat jatah menteri dan 15,8 persen tidak setuju Demokrat mendapat jatah menteri.

Baca: Komentar PKB, PDIP Minta Jatah Menteri Paling Banyak

Eko Dafid melanjutkan sebanyak 45,8 persen responden setuju Gerindra bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sisanya 27,7 memilih Gerinda menjadi oposisi.

Berikutnya sebanyak 43,3 persen responden setuju PKS bergabung dalam pemerintahan ‎dan 27,9 persen memilih PKS menjadi oposisi.

Lanjut 44,6 persen setuju PAN gabung dalam pemerintahan Jokowi periode kedua, sementara 26,8 persen setuju PAN menjadi oposisi.

Baca: Viral Cerita Anak Pembantu Lulus S2 Skotlandia, Dulu Sempat Tinggal di Bekas Kandang Kambing

"Terakhir, 51,2 persen setuju Demokrat gabung dalam pemerintahan dan 21,6 persen jawaban Demokrat menjadi oposisi," tambahnya.

Untuk diketahui survei ini dilakukan pada 22-28 Juli 2019. Survei mengambil sampel 1230 responden di 34 provinsi. Sementara, margin of erromya +/-3 persen.