TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei Cyrus Network pada 1.230 responden ‎di 34 provinsi di Indonesia pada 22-28 Juli 2019 menyinggung pula soal organisasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Managing Director Cyrus Network, Eko Dafid menyebut pihaknya menanyakan organisasi apa yang menurut responden bertentangan dengan nilai Pancasila.

Pihaknya sama sekali tidak memberikan pilihan jawaban, hasilnya responden menjawab langsung secara spontan.

Top of Mind organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dari hasil survei yakni ISI sebanyak 10,8 persen, HTI 10,5 persen, PKI 10,3 persen, FPI 4,8 persen, OPM 1,4 persen, lainnya 4,6 persen, tidak ada 14,6 persen dan tidak tahu ada 43 persen.

Baca: Megawati Umumkan Struktur Baru PDIP Besok

"Ini top of Mind, jawaban spontan dari publik. Kami tidak berikan pilihan, ini menurut publik. ‎Spontan sepengetahuan publik tanpa kami sodorkan nama lembaga," tegas Eko Dafid, Jumat (9/8/2019) di Hotel Ashley, Jakarta Pusat.

Hasil survei berikutnya, sebanyak 58 persen responden merasa tepat jika pemerintah membubarkan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila melalui mekanisme hukum.

Sebanyak 14,4 persen responden merasa perintah harus menangkap para pemimpin dan orang-orang yang terlibat di dalam organisasi yang bertentangan dengan Pancasila.

"Ada juga sebanyak 6,8 persen yang setuju pemerintah melakukan penyadaran melalui kampanye deradikalisasi dan 3 persen setuju pemerintah memasukan kurikulum deradikalisasi dalam pendidikan," ungkap Eko Dafid.

Merespon hasil survei itu dimana sebanyak 58 persen responden merasa tepat jika pemerintah membubarkan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila melalui mekanisme hukum, menurut Eko Dafid harusnya pemerintah tegas jika ada organisasi yang tidak sejalan dengan Pancasila.

Baca: BMKG Sebut Tak Ada Asap Kebakaran Hutan dan Lahan Masuk Wilayah Malaysia

Menanggapi hasil survei tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad setuju jika memang organisasi yang bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan melalui mekanisme hukum.

"Kalau memang hasil survei 58 persen minta supaya dibubarkan saya setuju tapi dilakukan full tidak sepihak. Jangan hanya tiba-tiba dicabut badan hukumnya tapi dikasih kesempatan membela diri. Beri mereka waktu untuk paparan full menyajikan utuh apa yang mereka lakukan sesuai anggaran dasar Rumah Tangga mereka," ungkap Sufmi Dasco.

Baca: Pemerintah Perlu Kantongi Izin DPR untuk Tukar Guling Aset

"Saya bukan membela, ada disebut FPI 4,8 persen iitu kecil memang. Tapi sepanjang saya bergaul dengan mereka sepanjang Pilpres, saya pikir mereka tidak secara radikal. Mereka ulama yang ikut berjuang dengan konstitusi, ceramah dan menularkan ide ke umat. ‎Kemudian untuk yang berniat pecah belah NKRI. Saya pribadi dan Gerindra setuju yang bertentangan dengan pancasila baiknya dibubarkan dan perlu dilawan," imbuhnya.