Partai NasDem menghormati permintaan PDI Perjuangan kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan banyak jatah kursi menteri pada Kabinet Kerja Jilid II. Hal itu dinilai wajar.

Namun, NasDem meminta Presiden tetap memperhatikan proporsionalitas dalam memberikan jatah kursi menteri kepada partai-partai politik pendukungnya.

"Sesuai dengan jumlah kursi di parlemen, PDIP adalah pemenang pileg. Saya kira permintaan kursi paling banyak adalah hal yang wajar."

"Hanya saja, yang perlu diperhatikan (Jokowi) adalah proporsionalitasnya," kata Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/8/2019) sebagaimana dikutip dari Kompas.com. 

Apalagi, Irma mengingatkan, kemenangan Jokowi-Maruf Amin pada Pilpres 2019 bukan hanya kerja politik satu partai saja, namun kerja bersama-sama sebagai satu Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Persoalan, ada partai politik pengusung Jokowi-Maruf yang tidak lolos ambang batas parlemen, Irma juga mengatakan, Jokowi harus memberikan perhatian.

"Karena pada dasarnya, semua bergerak masif dengan keringat untuk memenangkan Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin. Karena itu, teman-teman yang enggak punya kursi (di DPR) juga harus dipikirkan," lanjut Irma.

Baca: Kehadiran Ahok di Kongres V PDIP: Disebut Khusus oleh Megawati Hingga Jadi Pusat Perhatian

NasDem diakui tidak pernah meminta jatah kursi menteri kepada Jokowi.

NasDem mempercayakan hal itu ke Jokowi.

"Berapapun (kursi menteri) yang diberikan Presiden, kami akan terima dan posisi apa pun yang disampaikan akan kami laksanakan," ujar dia.

4. Pengamat Sebut Permintaan PDIP Bakal Sulitkan Jokowi

Peneliti politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kursi menteri terbanyak kepada Presiden RI Joko Widodo dalam kabinet 2019-2024 akan menyulitkan Jokowi.

Menurutnya jika permintaan tersebut dikabulkan maka akan mengorbankan janji Jokowi untuk membentuk kabinet dari kelompok profesional.

"Saya kira permintaan yang berat bagi Presiden karena delapan kursi pertama dari sisi nominal itu cukup besar sehingga kalau itu dipenuhi oleh Prediden, maka Presiden akan mengorbankan janjinya soal membentuk kabinet dari kelompok profesional," kata Arya usai diskusi tentang "Demokrasi dan Penegakan HAM di Masa Depan" di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, pada Jumat (9/8/2019).

Selain itu, hal itu juga menurutnya, akan menganggu keseimbangan dalam internal koalisi partai pendukungnya.

"Kedua karena permintaannya terlalu besar itu akan mengganggu keseimbangan di internal koalisi partai pendukungnya."

"Karena bagaimana pun selisih antara partai PDIP dengan Golkar dengan Nasedem dan beberapa partai lain kan juga tidak terlalu besar, hanya kurang lebih sekitar 5 sampai 6 persen," kata Arya.

Arya menilai, ada banyak hal yang mempengaruhi kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019 selain kerja politik bersama dan performa Jokowi.

"Kalau permintaannya terlalu besar itu akan merepotkan presiden karena presiden harus menegosiasikan soal permintaan yang besar ini kepada partai-partai koalisi lain."

"Saya kira dari sisi nominal itu terlalu besar, sulit dipenuhi Presiden. Mungkin angka yang paling moderat di angka 6 itu sudah paling besar," kata Arya.

5. Permintaan Jatah Menteri Dianggap Respons Mega Atas Manuver Partai lain

Arya menilai, cara Megawati menyampaikan hal tersebut di depan publik luas "membuat Jokowi tidak nyaman".

"Pernyataan Bu Mega tentu di satu sisi adalah "membuat Jokowi tidak nyaman" juga."

"Dalam situasi di mana Jokowi berada pada posisi yang cukup sulit di tengah menegosiasikan dua poros ini dan tengah menegosiasikan apakah akan ada partai baru atau tidak, kemudian muncul pernyataan permintaan itu, saya kira itu membuat posisi Jokowi menjadi tidak nyaman dalam menolak koalisi ini," kata Arya.