Kasus Impor Bawang Putih, KPK Geledah Ruang Kerja I Nyoman Dhamantra di DPR dan Dua Ruang Dirjen
KPK menggeledah ruang kerja milik anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra (INY) di Gedung DPR untuk kasus Impor bawang putih
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja milik anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra (INY) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Penggeledahan berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih.
Selain ruangan I Nyoman, KPK juga menggeledah dua lokasi lainnya dalam rangkaian penyidikan kali ini.
"Hari ini dilakukan penggeledahan di tiga lokasi, yaitu ruang kerja Anggota DPR INY, ruang Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI, ruang Dirjen Holtikultura Kementan RI," kata Plh Kabiro Humas KPK Chrystelina GS kepada pewarta, Senin (12/8/2019).
Tak banyak yang bisa disampaikan Chrystelina saat ini mengingat proses geledah di lokasi tersebut masih berlangsung hingga saat ini.
"Tim masih di lokasi. Sejauh ini diamankan sejumlah dokumen terkait dengan impor yang jadi kewenangan Kementan dan Kemendag," ungkapnya.
Diketahui, ruangan kerja milik I Nyoman berada di lantai 6 Gedung Nusantara I DPR dengan nomor ruangan 0628.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan anggota DPR RI Komisi VI I Nyoman Dhamantra sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019. Selain Nyoman, KPK juga menjerat lima orang lainnya dalam kasus ini.
Yakni Mirawati Basri (MBS) selaku orang kepercayaan Nyoman, Elviyanto (ELV) orang dekat Nyoman, dan tiga pihak swasta yakni Chandry Suanda (CSU) alias Afung, Doddy Wahyudi (DDW), dan Zulfikar (ZFK).
Nyoman diduga meminta fee sebesar Rp3,6 miliar dan Rp1.700 hingga Rp1.800 per kilogram dari pengurusan izin impor bawang putih dengan kuota 20 ribu ton untuk beberapa perusahaan termasuk perusahaan yang dimiliki oleh CSU alias Afung.
Dari komitmen fee tersebut, Nyoman diduga sudah menerima Rp2 miliar yang dikirim oleh Doddy ke rekening kasir money changer milik Nyoman. Rp2 miliar tersebut direncanakan untuk digunakan mengurus surat persetujuan impor.
Cerita di Balik Kode Lock Kuota
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap istilah lock kuota dalam kasus dugaan suap izin kuota impor bawang putih.
Istilah tersebut menjadi kode yang digunakan untuk menyebut penguncian kuota impor yang diurus.
