TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya bekerja lebih maksimal dalam percepatan pelaksanaan mandatori biodisel.

Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan menguatkan posisi tawar Indonesia dari Uni Eropa.

"Kita ingin lebih cepat dan mulai dari B20 (campuran 20 biodisel). Ini dapat mengurangi ketergantungan kepada energi fosil dan juga yang paling penting kita ingin mengurangi impor minyak," ujar Jokowi di kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Menurut Jokowi, jika pelaksanaan B20 dapat dilakukan secara konsisten maka dapat menghemat anggaran mencapai 5,5 miliar dolar AS pertahun dan bisa menciptakan permintaan domestik terhadap minyak kelapa sawit (CPO) dalam negeri.

Baca: Wacana Tambah Pimpinan MPR Disebut Rachmawati Pragmatis

Setelah kebijakan B20 berjalan maksimal, kata Jokowi, pada 2020 akan ditingkatkan menjadi B30 pada awal tahun depan dan bisa meningkat menjadi B50 di akhir 2020.

"Tekanan kepada kepala sawit kita, betul-betul perlu diantisipasi. Sehingga benar-benar kita memiliki sebuah bargaining position yang baik, baik terhadap Uni Eropa maupun negara-negara lain yang mencoba untuk membuat bargaining position kita lemah," papar Jokowi.

Diketahui Uni Eropa (UE) gencar melakukan kampanye hitam terhadap minyak kelapa sawit produksi Indonesia karena dinilai merusak lingkungan dan tidak baik bagi kesehatan.

Baca: Jelang 17 Agustus, Inilah Penulisan Ungkapan Dirgahayu RI yang Benar dan Salah

Dalam memastikan penerapan B20, Jokowi pun akan mengawasinya secara langsung agar semuanya berjalan lancar dan akhirnya keinginan untuk B50 diakhir 2025 bisa dicapai.

"Saya enggak tahu apakah saya akan gunakan BPKP atau pricewaterhouse, atau lembaga yang lain untuk memastikan bahwa ini betul-betul berjalan dan kita harus sadar semuanya, bahwa kondisi CPO kita tertekan oleh permintaan dunia," tutur Jokowi.

"Semuanya harus komitmen yang sama, punya keinginan yang sama bahwa pasar domestik bisa mengatasi problem yang ada," sambung Jokowi.