Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan, Effendi Simbolon menilai pertumbuhan ekonomi yang berkutat di 5 persen selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukup memalukan.

Karena itu, dalam menyusun kabinet mendatang, ia meminta Jokowi merombak tim ekonomi agar pertumbuhan ekonomi nasional bisa tumbuh hingga 7 persen.

Ia mengatakan dalam menyusun Kabinet Kerja Jilid II, jangan terjebak dalam dikotomi menteri dari profesional atau parpol, menteri usia muda (milenial) atau usia tua.

"Yang harus dibahas itu, bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi 7 persen, menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana kriminalisasi turun, bagaimana menghilangkan narkoba, meningkatkan pendidikan agar memiliki standar internasional.

Baca: Dukung Sektor Pariwisata dan Ekonomi Digital, Blibli.com Tawarkan Kategori Travel Bagi Para Traveler

Baca: Tergiur Untung Rp 100 ribu perhari, Tukang Becak di Bandung Alih Profesi jadi Bandar Judi Online

Baca: Liburan Usai Wamil, TOP BIGBANG Pamerkan Foto Perempuan Bule yang Buat Penggemar Penasaran

Baca: Tes Kepribadian: Gambar Pertama yang Anda Lihat Mencerminkan Potensi dan Watak Terpendam

Supaya berdaya saing. Lihat Filipina, tenaga kerjanya dihargai lebih tinggi," katanya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk 'Tebak-tebakan Isi Kabinet Jokowi, Parpol Nonparlemen Dilibatkan?' di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan, satu di antara masalah besar ekonomi di Indonesia adalah ketergantungan pada pinjaman.

Menurutnya, jika dibiarkan berlarut-larut akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa membuat banyak masyarakat sengsara.

"Ketergantungan kita pada pinjam-meminjam itu sangat luar biasa. Harusnya kita ketergantungan kita kepada rakyat, yang bisa kita gali dari rakyat kita sendiri," tuturnya.

Ia lantas menyoroti kinerja Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani.

Effendi menilai wacana mempertahankan Sri Mulyani sangat tidak tepat dan sangat memprihatinkan.
Selain Sri Mulyani, Effendi juga mengkritik pedas Menteri BUMN, Rini Soemarno.

"Tim ekonomi masih mau dipertahankan. Waduuh… Ini kepentingan yang punya uang saja diperhatikan, Eropa, Amerika, dan Singapura sana. Mempertahankan Sri Mulyani sama saja kita mempertahankan kita di bawah belenggunya rentenir itu. Itu harus di bongkar. Kita bongkar dia kok di zaman SBY," tegasnya.

Effendi juga membongkar praktik monopoli tender proyek infrastruktur yang mayoritas dimenangkan BUMN.

Ironisnya, BUMN selaku pemenang tender kemudian disubproyekkan kepada pihak ketiga atau keempat.

"Mana ada sistem politik seperti itu? Presiden enggak tahu? Enggak mungkin lah, bohong lah. Sistem apa begitu? Seluruh infrastruktur proyek semua dimenangkan oleh BUMN? Kemudian BUMN mengerjakan? Tidak, BUMN mentenderkan lagi.

Kenapa enggak langsung saja ke pihak ketiga, keempat, kelima, biar mereka bidding, mereka kompetisi, baru bergerak uang APBN itu sampai ke down stream. Ini enggak, BUMN semua coba. Direksi BUMN semua sugih. Enggak ada yang enggak kaya," pungkasnya.