TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut kajian pemerintah soal pemindahan Ibu Kota masih terlalu mentah.

Penilaian Fadli Zon, sebelum diwacanakan dan melempar ke publik, semestinya pemerintah mematangkan kajiannya terlebih dulu.

Baca: KPK Setuju Pernyataan Jokowi soal Mengubah Pola Pikir Penegakan Hukum Kasus Korupsi

Sebab menurut Fadli Zon, urusan pemindahan Ibu Kota bukan persoalan yang cuma sebatas keinginan saja.

Melainkan menyangkut banyak hal.

Misalnya infrastruktur, maupun sumber daya pemerintah. 

Fadli Zon berkaca dari negara-negara lain di dunia yang pindahkan pusat pemerintahannya.

Banyak dari negara tersebut perlu waktu cukup lama untuk pindahkan Ibu Kota mereka ke tempat baru.

"Kalau lihat negara lain, mereka merancang ini dengan waktu yang lama. Jadi bukan sekadar satu statement saja, walaupun gagasan itu bukan gagasan baru. (Sejak) Bung Karno dan Bung Harto (Soeharto) juga ingin memindahkan," ungkap Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Lanjut Fadli Zon, idealnya perlu ada kajian selama lima tahun ke depan untuk mematangkan segala aspek yang berhubungan langsung dengan rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. 

Baca: Membahas Soal Regulasi yang Ruwet, Presiden Jokowi Meninggikan Nada Pidatonya!

Utamanya soal skema pembiayaan dan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pemindahan Ibu Kota secara komplit.

"Kan waktu itu ada cerita tidak dibiayai oleh APBN, lantas dibiayain oleh siapa? Jangan sampai ini justru mengundang keterlibatan asing untuk masuk campur tangan urusan kita," tegas Fadli Zon.

Saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR, DPR, DPD di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin kepada anggota dewan untuk memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan.

"Saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ucap Jokowi, Jumat (16/8/2019).

Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota adalah semata-mata untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, karena selama ini ekonomi Indonesia masih bertumpu di Pulau Jawa.

Baca: Jokowi: Jangan Lupakan Peran Gerindra Hingga PKS

Baca: Sentilan Jokowi untuk Wakil Rakyat yang Doyan “Jalan-jalan” ke Luar Negeri

“Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” ucapnya.

Menurut Jokowi, ibu kota bukan hanya tentang simbol identitas negara, melainkan juga mencerminkan kemajuan suatu bangsa dan negara.

“Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa,” ucapnya.

Baca: Sebut Lambat Asal Selamat Tak Lagi Relevan, Jokowi: Kita Butuh Cepat dan Selamat!

Namun, terkait letak tepat ibu kota baru, Jokowi tidak menyebutkannya apakah di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur.

Jangan Sampai Kebanjiran 

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan sistem drainase di wilayah Ibu Kota Negara baru bakal menjadi hal yan diprioritaskan.

Wilayah ibu kota baru nantinya diharapkan tidak sama seperti DKI Jakarta yang seringkali dilanda banjir jika musim hujan tiba.

"Drainase system juga akan diperhatikan. Kita tidak mau ibu kota baru nanti kebanjiran," ungkap Bambang dalam diskusi Pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Apalagi menurut Bambang, banjir yang terjadi di wilayah Indonesia sebenarnya bukan hanya datang dari faktor iklim ataupun masalah fisik lingkungan.

Melainkan juga bersumber pada buruknya fasilitas drainase yang ada di kota tersebut.

Maka dari itu, ia mengatakan bahwa perencanaan pemindahan ibu kota baru juga wajib berfokus pada masalah sistem drainase yang lebih baik dan tertata.

Sehingga wilayah ibu kota yang dipastikan berada di Pulau Kalimantan itu tidak lagi terekspos dengan banjir-banjir besar.

"Masalah di Indonesia, kebanjiran itu bukan hanya masalah iklim, atau masalah fisik, tapi karena jeleknya fasilitas drainase. Itu akan menjadi perhatian utama agar kota ini tidak terekspos dengan banjir yang besar," kata Bambang.