TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, amandemen terbatas UUD 1945 perlu untuk menghidupkan haluan negara.

Haluan negara tersebut salah satu kepentingannya adalah mengakomodasi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan.

Sehingga, kata Hasto, saat presiden berganti pada 2024, pemindahan ibu kota tetap dalam rencana awal.

Hasto pun menyebut rencana memindahkan ibu kota sebagai kesadaran geopolitik dan geostrategis jangka panjang serta kesadaran Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Baca: Penampilan Sejumlah Menteri Berbalut Baju Adat di Upacara Peringatan HUT ke-74 RI di Istana

"Kalau tidak ada haluan negara, 2024 presidennya ganti tiba-tiba ibu kota dipindahkan ke Wonosari, Gunungkidul sana," kata Hasto dalam amanatnya saat pimpin upacara HUT ke-74 RI di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2019).

Hasto pun menyebut, haluan negara dibutuhkan sebagai perencanaan dan arah masa depan terhadap politik ekonomi pangan, energi, kebudayaan, keuangan dan pertahanan.

Haluan tersebut agar perencanaan menjadi jelas mana sumber pangan mana pusat industri dan sebagainya.

Baca: KM Izhar Terbakar di Perairan Bokori Konawe, 7 Penumpang Tewas, 4 Lainnya Hilang

"Kita memerlukan perencanaan mana daerah-daerah sumber pangan kita, mana daerah pusat pertahanan industri kita," ujarnya.

Hasto pun mengatakan, PDIP akan melakukan lobi-lobi politik agar agenda tersebut tercapai.

"Untuk itu mohon doa kita akan terus melakukan lobi politik sehingga amandemen terbatas benar-benar diabdikan untuk tujuan nasional kita pentingnya haluan negara agar kita konsiten dalam berkemajuan membangun masa depan bersama," pungkasnya.