TRIBUNNEWS.COM - Kerusuhan pecah di Kota Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019).

Ribuan massa terlihat membakar Gedung DPRD Papua Barat.

Tidak hanya membakar Gedung DPRD Papua Barat, massa juga membakar mobil dan sepeda motor hingga menutup jalan.

Kerusuhan tersebut membuat tiga kepala daerah menyampaikan permintaan maafnya. Siapa saja?

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memohon maaf kepada warga Papua atas insiden yang memicu kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019).

Ia menegaskan kalau perkataan yang ramai di media sosial oleh warga Papua itu bukan mewakili masyarakat Jawa Timur.

Khofifah Indar Parawansa juga menjelaskan kalau komunikasi antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (selanjutnya disingkat Forkopimda) dengan mahasiswa Papua selama ini terjalin sangat baik.

"Komunikasi sangat intentsif, pada saat kita kampanye untuk membangun pemilu damai, kita juga hadir, ikut upacara dan pada saat hari bayangkara mereka ikut hadir, juga ikut upcara, pada saat hari kebangkitan nasional dan hari pendidikan nasional mereka juga hadir," jelas Khofifah Indar Parawansa dilansir TribunnewsBogor.com dari Kompas TV, Senin.

Ia juga mengatakan kalau komunikasi-komunikasi antara pihaknay selama ini sangat intensif, dan masing-masing membangun komitmen untuk menjaga NKRI, menjaga pancasila, dan menjaga merah putih.

"Nah atas nama komitmen ber Indonesia itulah mari bersama-sama kita menempatkan yang satu dengan yang lain harus saling menghormati dan menghargai," katanya.

Ia pun mengaku sudah meminta maaf langsung kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Ketika kemudian terviralkan sesuatu yang menjadikan sensitif dengan sebutan-sebutan tertentu, tadi saya bertelepon dengan Gubernur Papua Pak Lukas Enembe, kami mohon maaf karena sama sekali itu bukan mewakili suara masyarakat Jawa Timur," tegasnya.

"Oleh karena itu harus dibedakan antara letupan yang bersifat dari personal dengan apa yang sebetulnya menjadi komitmen Jawa Timur," tambahnya.

• Kondisi di Surabaya Sudah Kondusif, Mahasiswa Papua Kembali ke Asrama

• Bandingkan Perbedaan Ahok dan Anies dalam Kelola Jakarta, Mardani Ali : BTP Kadang Melampaui Hukum

Ia pun mengaku akan terus melakukan komunikasi dengan Gubernur Papua.

"Oleh karena itu hal yang bisa kita komunikasikan mari kita maksimalkan, dan Insya Allah nanti Pak Gubernur Papua juga akan ke Jawa Timur, mereka juga akan mengkomunikasikan dengan para mahasiswa Papua yang sedang studi di Jawa Timur," katanya.

Bahkan, Gubernur Papua juga akan berkomunikasi dengan seluruh mahasiswa Papua di provinsi lainnya.

"Bukan hanya di Surabaya, Semarang dan Malang, tapi juga di beberapa kota lain, juga mahasiswa Papua yang sedang mengikuti berbagai macam studi di daerah lain di provinsi lain di luar Jawa Timur, tadi yang beliau sampaikan seperti itu, bahwa harapannya semua mahasiswa Papua yang studi di Jawa Timur akan terlindungi dan merasa aman agar bisa mengikuti program studinya dengan baik," tandasnya.

Artikel ini telah tayang di tribunnewsbogor.com dengan judul: Kerusuhan di Manokwari, Khofifah : Kami Mohon Maaf, Itu Bukan Mewakili Suara Masyarakat Jawa Timur

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini 

Isu pengusiran mahasiswa asal Papua di Surabaya dibantah langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Tidak benar ada pengusiran. Kalau itu terjadi, semestinya pejabat saya yang duluan, tapi pejabat saya masih bekerja. (kegiatan) semua mahasiswa dari Papua juga masih normal," ujar Risma mengutip laporan Kompas TV, Senin (19/8/2019).

Baca: Ribuan Massa Aksi Bubarkan Diri dengan Tertib, Situasi Keamanan Jayapura Berlangsung Kondusif

Tri Rismaharini menjelaskan, awalnya terdapat informasi terjadi penurunan bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua. 

Kemudian ada ormas yang meminta pihak kepolisian untuk melakukan tindakan.

Risma mengatakan, sejak dulu Pemkot Surabaya selalu bekerjasama dengan mengikutsertakan mahasiswa Papua untuk kegiatan-kagiatan yang dilakukan Pemkot Surabaya.

"Kalau itu ada kesalahan kami di Surabaya, saya mohon maaf. Tapi tidak ada kami sengaja mengusir. Bagi saya dan pejabat pemkot, forum pimimpinan daerah Surabaya, kita tetap dalam satu kesatuan bangsa Indonesia," ujar Risma.

Aksi kerusuhan di Manokwari, Papua Barat pecah sejak Senin pagi.

Baca: Setara Institute Desak Kapolri Tindak Tegas Aparat yang Represif terhadap Mahasiswa Papua

Massa disebut membakar gedung DPRD dan sejumlah kantor instansi lainnya.

Kerusuhan dipicu kejadian di Surabaya dan Malang yang menyebut telah menghina warga Papua.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Risma Bantah Pengusiran Mahasiswa Papua di Surabaya

Wali Kota Malang minta maaf

Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan permintaan maafnya atas insiden yang terjadi antara mahasiswa asal Papua dengan sejumlah ormas di Malang.

"Kalau mungkin ada kemarin insiden kecil atau dimaknai besar, atas nama Pemerintah Kota Malang, saya memohon maaf sebesar-besarnya," kata Sutiaji dikutip dari siaran langsung Kompas TV, Senin (19/8/2019).

Baca: Kerusuhan Manokwari Dipicu Insiden di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Minta Maaf

Sutiaji membantah bahwa ada isu pemulangan mahasiswa asal Papua.

"Jadi pemerintah kota sampai saat ini tidak pernah membuat kebijakan yang berkaitan dengan ada pemulangan dan sebagainya," kata Sutiaji.

Sutiaji juga menegaskan siapapun warga negara Indonesia dipersilakan untuk menimba ilmu di fasilitas pendidikan yang ada di Kota Malang.

"Dia (mahasiswa asal Papua) adalah warga negara kita. Orang di seluruh dunia saja boleh kok cari ilmu di kita. Jadi sekali lagi tidak akan ada pernah ada larangan atau pemulangan dan sebagainya berkaitan dengan ini," ucap Sutiaji.

Sutiaji juga mengungkapkan pihaknya telah memediasi para pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.

"Bahwa kemarin itu kan di luar sepengetahuan kami juga dan setelah itu kan kami kumpulkan para kelompok ini saya kumpulkan semua, saya beri paparan kepada mereka bahwa sesungguhnya siapapun berhak untuk menyampaikan pendapat," kata Sutiaji.

Baca: Respons Kerusuhan di Manokwari Papua, Kapolri Singgung soal Hoaks hingga Gubernur Jatim Minta Maaf

Soal adanya klaim sekelompok tertentu melakukan makar, Sutiaji telah menyampaikan sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin dan dialog.

"Terus mereka sampaikan itu kan makar. Penilaian makar dan tidak bukan di ranah kami. karena mereka itu kan baru menyampaikan pendapat. kita dengarkan bagaimana pendapatnya dan dilindungi oleh negara," kata Sutiaji.

Pemicu kerusuhan diduga konten negatif di media sosial

Kepala Biro Penerangan Masyarakat  Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengungkapkan salah satu penyebab unjuk rasa berujung kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019) akibat terprovokasi konten negatif di media sosial.

Dedi Prasetyo mengatakan di media sosial banyak beredar konten negatif terkait penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

"Mereka boleh dikatakan cukup terprovokasi dengan konten yang disebarkan oleh akun di medsos terkait peristiwa di Surabaya," ujar Dedi Prasetyo saat menggelar konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Konten yang dibangun di media sosial dan tersebar di antara warga Papua, lanjut Dedi Prasetyo, dapat membangun opini bahwa peristiwa penangkapan mahasiswa Papua adalah bentuk diskriminasi.

Bahkan, termuat praktik rasisme di sana.

Padahal, Dedi Prasetyo memastikan penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya itu sudah selesai secara hukum.

Awalnya, polisi menerima laporan mengenai perusakan bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua.

Kemudian polisi memeriksa beberapa mahasiswa yang tinggal di asrama.

Karena tidak menemukan unsur pidana, kepolisian pun melepaskan mereka kembali.

Proses itu merupakan proses yang wajar dalam hukum.

"Peristiwa Surabaya sendiri sudah cukup kondusif dan berhasil diredam dengan baik. Tapi karena hal tersebut disebarkan oleh akun yang tidak bertanggungjawab, membakar atau mengagitasi mereka dan dianggap narasi tersebut adalah diskriminasi," ujar Dedi Prasetyo.

Kepolisian pun berharap warga Papua, baik yang ada di Pulau Papua maupun di penjuru Indonesia dapat menahan diri serta tidak terprovokasi.

Khususnya oleh pesan berantai di media sosial yang membentuk opini tertentu.

"Jangan terprovokasi oleh ulah oknum-oknum tertentu yang memang ingin membuat keruh keadaan," ujar Dedi Prasetyo.

Diberitakan, protes atas penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, masih berlanjut di Manokwari, Papua Barat, Senin pagi.

Aksi massa ini berunjung anarkis.

Pengunjuk rasa dengan membakar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat di Jalan Siliwangi, Manokwari.

Selain Gedung DPRD, massa juga membakar sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat.

Tidak hanya itu, massa juga melakukan pelemparan terhadap Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari, yang datang untuk menenangkan massa.

Untuk menghentikan aksi anarkis tersebut, polisi terpaksa menembakan gas air mata.

Dedi Prasetyo memastikan, meski sempat terjadi kerusuhan, namun kepolisian dibantu TNI saat ini sudah berhasil mendinginkan massa di Manokwari.

Polri menerjunkan 7 SSK (Satuan Setingkat Kompi), sementara TNI menerjunkan 2 SKK untuk mengendalikan situasi di Manokwari.

"Untuk situasi, secara umum masih dapat dikendalikan oleh aparat kepolisian, baik Polda Papua Barat serta Polres di sekitar Manokwari bersama-sama TNI. Konsentrasi massa saat ini masih ada di satu titik saja, titik lain berhasil dikendalikan," ujar Dedi Prasetyo. (Devina Halim)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Mabes Polri: Rusuh Manokwari Disebabkan Provokasi di Media Sosial

Sumber: Tribunnews.com/TribunnewsBogor.com/Kompas.com/Kompas TV