TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego mengkritik wancana penambahan pimpinan MPR RI menjadi 10 orang.

Indria Samego menilai, wancana ini tidak lebih dari bagi-bagi jabatan untuk semua partai politik yang ada di DPR RI.

"Itu kan gak lebih dari bagi-bagi kenikmatan. Supaya tidak terkesan ada iri dengki, semuanya kebagian. Gak peduli partai besar atau kecil, semuanya diberi hak protokol yang sama," ujar Indria Samego yang juga anggota dewan pakar The Habibie Center ini kepada Tribunnews.com, Selasa (20/8/2019).

Bagi Indria Samego, wacana ini hanya menguntungkan elite dan partai politik.

Tapi tidak bagi rakyat. Karena tidak ada kepentingannya bagi rakyat wacana penambahan pimpinan MPR RI.

Baca: Mardiah Meninggal Sesaat Menangkan Lomba Tarik Tambang, Warga Ungkap Dua Firasat: Ingin Pergi Jauh

"Rakyat dapat apa? Baiknya kita protes," tegas Indria Samego.

Apalagi dia tidak melihat adanya relasi dengan efektivitas kerja kelembagaan MPR RI itu sendiri, jika nanti ditambah menjadi 10 pimpinnannya.

"Gak ada yang penting buat rakyat dan efektivitas kerja kelembagaan," jelasnya.

Usulan tersebut, menurut dia, akan semakin membuat buruk citra partai politik di mata masyarakat.

"Semuanya hanya usulan parpol yang menunjukkan tidak membaiknya fungsi partai," tegasnya.

Bagi dia, MPR RI itu adalah lembaga yang berpikir dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan partai politik.

Sekjen PPP: Koalisi Jokowi Buka Peluang Dukung Pimpinan MPR Jadi 10 Orang

Koalisi pendukung presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang mendukung wacana pimpinan MPR menjadi 10 orang.

Sekjen PPP, Arsul Sani mengungkapkan, pada pertemuan para sekjen pendukung Jokowi-Ma'ruf, terbuka kemungkinan mendukung wacana tersebut.