Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

Ajukan Eksepsi, Markus Nari Soroti Dakwaan Kasus Korupsi KTP Elektronik

Tommy Sihotang, mengatakan eksepsi yang diajukan tersebut mengenai ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan dari surat dakwaan JPU pada KP

Ajukan Eksepsi, Markus Nari Soroti Dakwaan Kasus Korupsi KTP Elektronik
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Markus Nari menjalani sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8). Mantan anggota Komisi II DPR tersebut didakwa atas kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terdakwa Markus Nari dan tim penasihat hukum membacakan eksepsi (keberatan) terhadap surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penasihat hukum terdakwa, Markus Nari, Tommy Sihotang, mengatakan eksepsi yang diajukan tersebut mengenai ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan dari surat dakwaan JPU pada KPK.

Menurut dia, JPU pada KPK telah tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam dakwaan tersebut, di mana JPU telah menguraikan perbuatan-perbuatan terdakwa.

"Tidak dijelaskan bagaimana terdakwa mempengaruhi proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket penerapan KTP Elektronik tersebut, jabatan apa yang dimilikinya sehingga proses penganggaran bisa terjadi, siapa saja yang dipengaruhinya, mengapa bisa terpengaruh, dan sebagainya," kata Tommy, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Baca: Polri Identifikasi Segelintir Orang yang Masih Coba Provokasi di Fakfak

Di persidangan sebelumnya, JPU pada KPK mendakwa Markus Nari memperkaya diri sendiri sebesar USD 1,4 juta sehingga memperkaya beberapa orang lainnya sehingga merugikan keuangan negara Rp 2,3 Triliun.

Tommy mempertanyakan bagaimana cara Markus Nari memperkaya orang lain.

"Bagaimana mungkin terdakwa yang hanya menerima USD 1,4 juta bisa memperkaya beberapa orang yang lain hingga negara dirugikan Rp 2,3 T? Darimana dasar perhitungannya? tanya dia.

Baca: Mengenal Nail Fadhly, Pria Tampan yang Lamar Adik Paula Verhoeven, Baim Wong Comblangnya

Selain itu, dia mempertanyakan tudingan JPU pada KPK soal peran Markus Nari merintangi proses hukum perkara korupsi proyek Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012.

Dia menilai JPU pada KPK samasekali tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap apalagi kalau dikatakan terdakwa sudah menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Mengenai peran merintangi proses hukum, kata dia, JPU pada KPK hanya menyatakan yang dilakukan terdakwa menemui Miryam S Haryani dan menyampaikan apabila Miryam mau mencabut keterangan di sidang pengadilan, maka terdakwa akan menjamin keluarga Miryam.

Baca: Ruben Onsu Simpan Nomor Betrand Peto dengan Nama Khusus

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Korupsi KTP Elektronik

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas