Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

Penasihat Hukum Minta Markus Nari Dibebaskan dari Dakwaan Korupsi KTP-Elektronik

Menurut dia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusun surat dakwaan untuk menjerat kliennya secara tidak jelas

Penasihat Hukum Minta Markus Nari Dibebaskan dari Dakwaan Korupsi KTP-Elektronik
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Markus Nari menjalani sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8). Mantan anggota Komisi II DPR tersebut didakwa atas kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tommy Sihotang, penasihat hukum terdakwa Markus Nari, meminta majelis hakim agar membebaskan kliennya dari dakwaan di kasus korupsi KTP-Elektronik.

Menurut dia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusun surat dakwaan untuk menjerat kliennya secara tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur.

"Memohon agar majelis hakim menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Markus Nari. Dan menyatakan dakwaan terhadap terdakwa batal demi hukum dengan segala akibat hukum," kata Tommy, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Untuk itu, dia menyatakan perkara atas Markus Nari tidak dapat dilanjutkan. Selain itu, membebaskan terdakwa Markus Nari dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur cabang KPK.

Baca: Tanpa Mahasiswa China, Universitas di Australia Terancam Kesulitan

"Merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum terdakwa Markus Nari pada keadaannya semula sebelum adanya perkara ini," tambahnya.

Rencananya, majelis hakim akan memutuskan kelanjutan perkara tersebut melalui pembacaan putusan sela. Putusan sela akan dibacakan pada Rabu (21/8/2019).

Sebelumnya, terdakwa Markus Nari dan tim penasihat hukum membacakan eksepsi (keberatan) terhadap surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penasihat hukum terdakwa, Markus Nari, Tommy Sihotang, mengatakan eksepsi yang diajukan tersebut mengenai ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan dari surat dakwaan JPU pada KPK.

Menurut dia, JPU pada KPK telah tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam dakwaan tersebut, di mana JPU telah menguraikan perbuatan-perbuatan terdakwa.

Baca: Rusuh di Fakfak, Kemkominfo Shutdown Akun Sosial Media Bernada Provokatif

Di persidangan sebelumnya, JPU pada KPK mendakwa Markus Nari memperkaya diri sendiri sebesar USD 1,4 juta sehingga memperkaya beberapa orang lainnya sehingga merugikan keuangan negara Rp 2,3 Triliun.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Korupsi KTP Elektronik

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas