TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) telah mengantongi aktor penggerak kerusuhan di Papua Barat terkait dugaan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di asrama Surabaya, Jawa Timur.

Juru bicara BIN Wawan Purwanto mengatakan, BIN melihat memang ada aktor penggerak atas kerusuhan di Bumi Cendrawasih.

Tetapi untuk saat ini belum dapat diungkap siapa aktor dan jumlahnya.

"Belum bisa dibuka tapi secara prinsip sudah mengantongi namanya. Nanti ada waktunya (diungkap)," ucap Wawan Purwanto saat dihubungi, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Baca: Politikus PAN Teguh Juwarno Mangkir dari Panggilan KPK Terkait Korupsi E-KTP

Baca: Naturalisasi Fabiano Beltrame Semakin Dipertanyakan karena 3 Pemain Asing Baru Persib Sudah Datang

Menurutnya, aktor yang diduga penggerak tersebut saat ini sudah ditangan kepolisian karena dalam struktur BIN ada pihak kepolisian, TNI, dan kementerian terkait.

"Di dalam BIN ada kepolisian juga. Yang jelas nanti ada saatnya dibuka," ucapnya.

Kerusuhan di tanah Papua

Sebelumnya terjadi kerusuhan Manokwari dan Sorong, Papua Barat dan hari ini meluas ke Fakfak.

Mabes Polri mengatakan pihaknya tengah mengidentifikasi segelintir orang yang masih mencoba memprovokasi masyarakat agar kerusuhan kembali terjadi di Fakfak, Papua Barat.

"Hanya segelintir orang yang mencoba memprovokasi masyarakat, tapi sedang diidentifikasi kelompok masyarakat tersebut dan beberapa simbol juga sudah diamankan polisi," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019).

Menurutnya, segelintir orang itu berusaha mengagitasi situasi di lapangan. Namun, masyarakat setempat bersama aparat keamanan justru berhasil melokalisir insiden tersebut.

Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu mengatakan masyarakat juga tidak setuju dengan tindakan segelintir orang yang berusaha memantik situasi semakin panas tersebut.

Lebih lanjut, Dedi menegaskan pihaknya menerjunkan satu satuan setingkat kompi (SSK) dari Brimobda Sultra yang diberangkatkan dari Sorong untuk menjamin keamanan di Fakfak.

"Tentunya khusus untuk (wilayah) Fakfak apabila ditemukan perbuatan melawan hukum maka akan dilakukan penegakan hukum," imbuh jenderal bintang satu itu.