Kecurigaan Jokowi Terhadap Penumpang Gelap Saat Kerusuhan Papua, Siapakah yang Dimaksud?
"Jangan sampai menyampaikan hal yang menjadikan suku lain tersinggung gara-gara yang kita sampaikan. Hati-hati, terutama pejabat publik," ucap Jokowi.
Editor: Januar Adi Sagita
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya atas aksi kekerasan yang terjadi di Papua. Diketahui, isu rasisme yang diduga dialami mahasiswa Papua di Surabaya memicu kemarahan warga Papua.
Kerusuhan pun pecah di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat, Selasa (20/8/2019) lalu. Kantor DPRD, dan pertokoan dibakar, ribuan massa memblokade jalan sehingga aktifitas warga lumpuh.
Jokowi mengatakan bahwa bahwa kerusuhan itu terjadi hanya karena ketersinggungan saja. Sehingga Jokowi menginginkan agar semua pihak saling memaafkan, menghormati dan menghargai adanya perbedaan.
"Ya, kemarin sudah saya sampaikan ini masalah ketersinggungan. Oleh sebab itu, saya sampaikan marilah kita saling memaafkan. Karena dengan saling memaafkan itulah kita harapkan saling menghargai saling menghormati di antara kita itu betul-betul terjadi. Sehingga sebagai saudara sebangsa dan setanah air, hubungan kita semakin erat baik," ucap Jokowi. Jangan sampai hal yang menyangkut ketersinggungan ini terus terjadi," ucap Jokowi.
Dalam acara Satu Meja The Forum yang dipandu Budiman Tanuredjo, Jokowi menyampaikan bahwa dalam kepemimpinannya selama 5 tahun ini, ia kerap kali melakukan kunjungan ke daerah Papua, bahkan ke kabupaten-kabupaten yang tidak pernah tersentuh.
Tercatat sebanyak 11 hingga 12 kali Jokowi melakukan kunjungan ke Papua. Kunjungan terbanyak adalah ke Papua jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain.
"Perlu saya sampaikan, saya ke Papua ini udah nggak tahu udah berapa kali. Paling banyak saya datangi di antara provinsi-provinsi yang lain lain. Mungkin 11 atau 12 kali. Saya dulu ke kabupaten-kabupaten yang dulu tidak pernah tersentuh.
Bahkan, Jokowi tidak takut saat berkunjung ke Kabupaten Nduga yang kala itu sedang bermasalah. Ia mengaku dirinya tetap masuk untuk membangun Kabupaten Nduga menjadi lebih baik dari sebelumnya.
"Saya sempat ke Kabupaten Nduga sebanyak 2 kali dan saat itu kalau boleh saya informasikan tidak diperbolehkan oleh Panglima TNI dan Kapolri karena urusan keamanan. Tetapi saya sampaikan bahwa Kabupaten Nduga itu termasuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga saya perlu tahu kondisi dan keadaan di sana seperti apa.
Dan setelah jalan menuju ke sana, kita bangun dan kita menuju perbatasan di sana. Dan inilah yang ingin saya sampaikan bahwa kita ingin mendahulukan pembangunan Papua, karena memang ketertinggalan yang ada ini harus kita kejar.
