TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku belum ada pembahasan detail terkait pemindahan lokasi Ibu Kota ke Kalimantan Timur.

Politikus PDIP itu menyebut pembahasan pemindahan itu belum sampai ke struktur perangkat daerah.

"Perasaan saya nggak ada sampai pembahasan detail, tim kami yang mendengar paparan dari Bappenas, nggak ada (pembicaraan) nanti dipimpin Wali Kota atau oleh Gubernur kota administratif, nggak ada," ucap Tjahjo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Meski begitu, Tjahjo mengaku belum mengetahui provinsi mana yang ditunjuk secara sah oleh Presiden Jokowi 'Jokowi' Widodo sebagai ibu kota baru. Dia lantas bicara mengenai konsep ibu kota baru.

Baca: Pertama Kali Liburan ke Inggris? Simak Waktu Terbaik hingga Panduan Itinerary

Baca: Camat Waru Ingin Penajam Dipilih jadi Ibu Kota Baru RI

Baca: Massa Aksi Mahasiswa Papua Barat di Depan Istana Membubarkan Diri Dengan Damai

"Usulan kami itu bukan daerah otonomi baru, bukan langsung nama provinsi baru, kabupaten baru, nggak. Itu adalah fokus seperti Putrajaya di KL (Kuala Lumpur) itu loh. Ada area yang khusus untuk pemerintahan. Itu aja prinsipnya," katanya.

Menurut Tjahjo, struktur ibu kota ini nantinya seperti Malaysia, Putrajaya dengan Kuala Lumpur. Meski begitu, dia enggan menjelaskan secara detail terkait rencana itu.

"Tidak ada, itu khusus Ibu Kota saja. Seperti Malaysia lah, Putrajaya diambil salah satu lahan di Kuala Lumpur antar KL dan airport, nah itu Ibu Kota. Tugas saya hanya menyiapkan itu, termasuk kalau soal e-KTP bagaimana, itu belum smpai ke sana," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ATR Sofyan Djalil mengatakan lokasi ibu kota baru negara Republik Indonesia diputuskan di Provinsi Kalimantan Timur.

Meski begitu, Sofyan mengaku belum tahu di mana lokasi spesifiknya.

Iya, Kaltim benar, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana yang belum," kata Sofyan.