DPR: Pemindahan Ibu Kota Tidak Sederhana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengingatkan pemerintah bahwa pemindahan ibu kota tidaklah mudah.

Perlu kajian mendalam dan komprehensif agar pemindahan ibu kota tersebut dapat dilaksanakan.

Apalagi menurutnya sekarang ini kondisi ekonomi dunia dan di Indonesia tidak terlalu baik.

"Yang urgent adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan menyejahterakan rakyat. Situasi ekonomi dunia sedang kurang baik, bahkan beberapa pengamat berpendapat akan terjadi resesi ekonomi di asia, kita harus waspada dan fokus di ekonomi," kata Herman saat dihubungi, Jumat, (23/8/2019).

Menurut politikus Demokrat itu, memindahkan ibu kota bukan hanya memindahkan atau membangun gedung.

Melainkan juga memindahkan pegawai yang jumlahnya tidak sedikit. Harus dipertimbangkan infrastruktur atau sarana pendukung bagi para pegawai nantinya.

"Berapa juta pegawai pusat yang harus berkantor di kalimantan? Bagaimana dengan keluarganya? Apakah sarana pendukungnya sudah diperhitungkan? Rumah tinggal, rumah sakit, sekolah pada semua tingkatan, pangan, dan bagaimana kemampuan ekonomi pegawai jika harus pulang pergi ke rumahnya di Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya. Jadi tidak sederhana," katanya.
‎
Menurutnya perlu ada pembahasan dulu antara pemerintah dan DPR mengenai rencana pemindahan ibu kota tersebut.

Agar ada kesamaaan konsep antara pemerintah dan wakil rakyat dalam membangun ibu kota baru.

"Jadi kita bahas dulu saja secara terbuka di DPR dan buat jajak pendapat kepada masyarakat," pungkasnya.

Dibantah Jokowi 

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil merevisi ucapannya mengenai lokasi ibu kota baru.

Dia mengatakan, hingga saat ini lokasi pusat pemerintahan baru belum ditentukan.

"Belum ada keputusan. Tunggu saja," ujar dia kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2019) malam.

Sofyan mengatakan, rencananya lokasi ibu kota baru bakal diumumkan Presiden Joko Widodo. Waktu pengumuman lokasi pun belum dapat dipastikan.

"Lokasi akan diumumkan Presiden pada saatnya," lanjut dia.