Presiden biasanya menempuh dua hingga tiga provinsi dalam sekali kunjungan kerja.

Artinya, jumlah kendaraan yang dikirimkan bisa jadi lebih dari satu unit.

Otomatis, tetap harus ada kendaraan dinas yang siaga di Ibu Kota untuk melayani aktivitas Presiden sebelum keberangkatan itu.

"Lalu di Jakarta juga harus ada mobil cadangan. Di Jakarta tidak boleh tidak ada. Jakarta minimal dua. Satu yang operasional presiden, satu cadangan," sambung dia.

Belum selesai sampai di situ, delapan unit mobil dinas pun mesti dibagi dengan wakil presiden.

Rencananya, pengadaan kendaraan akan dilakukan bertahap, mengingat keuangan negara juga mesti diprioritaskan untuk program lain.

"Tentunya kami memahami bahwa keuangan negara juga harua diprioritaskan untuk yang lainnya. Besok kan beli mungkin dua, tahun depan tambah dua," kata dia.

Dua kendaraan dinas pertama yang diadakan, lanjut Heru, akan dijadikan kendaraan dinas inti bagi presiden dan wapres.

Adapun, delapan kendaraan dinas lama akan dijadikan kendaraan cadangan.

Sudah ada dua merek yang bertarung di tender, yakni Mercedes-Benz dan BMW.

Mobil Menteri

Kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi pada kendaraan dinas para menteri.

Heru mengatakan, banyak keluhan yang sampai kepadanya soal kerusakan yang terjadi pada kendaraan dinas para menteri.

Bahkan, pada akhirnya banyak menteri yang memilih tidak menggunakan kendaraan dinas tersebut.