TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego tidak mempersoalkan pengadaan mobil dinas yang baru bagi para menteri.

Sejauh menunjang kinerja para menteri, menurut dia, kenapa tidak mobil dinas yang baru diberikan sebagai ganjaran atas prestasi kerja mereka.

"Biar sajalah. Yang penting seimbang dengan kerjanya," ujar Indria Samego yang juga anggota dewan pakar The Habibie Center, Jumat (23/8/2019).

Ia pun yakin anggaran mobil dinas baru untuk menteri dialokasikan dengan pertimbangan yang matang.

Sehingga tidak akan memberatkan keuangan negara.

Untuk diketahui pemerintah menyiapkan pagu anggaran Rp 152 miliar untuk pengadaan mobil baru menteri.

Dari tender yang dilakukan, pengadaan mobil tersebut didapatkan oleh PT Astra Internasional yang mengajukan penawaran Rp 147.229.317.000.

Sikap PKB

Sejauh tidak memberatkan keuangan negara, pengadaan mobil dinas yang baru boleh saja dilakukan untuk menunjang kinerja pejabat negara.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding, kepada Tribunnews.com, Kamis (22/8/2019).

Apalagi kata dia, pengadaan ini dilakukan karena kondisi kendaraan dinas sudah tidak layak.

Mobil yang dipakai sekarang sudah berumur lebih 10 tahun dan dipakai sejak masa pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhyono (SBY).

"Sepanjang kemampuan keuangan negara memungkinkan tidak ada masalah pengadaan mobil dinas menteri," ujar anggota DPR RI ini.

Dia yakin, para menteri juga tidak terlalu memempersoalkan mobil yang baru atau yang lama dan jenis yang disediakan sebagai kendaraan dinas.