Ini Alasan Lukman Edy Sebut PKB Sudah Kehilangan Kultur NU
Menurut Lukman, kualitas demokrasi di muktamar PKB menurun karena dirasakan mulai hilangnya fungsi dan kewenangan dewan syuro.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) demisioner, Lukman Edy menilai, kurangnya kualitas Muktamar VI PKB yang memberi mandat kepada Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Ketua Umum terpilih.
Menurut Lukman, kualitas demokrasi di muktamar PKB menurun karena dirasakan mulai hilangnya fungsi dan kewenangan dewan syuro.
"Ada juga yang menyebabkan berkurangnya kualitas muktamar di Bali ini soal hilangnya fungsi dan kewenangan dewan syuro. Di muktamar PKB sebelumnya, dewan syuro dipilih oleh muktamarin. Hari ini dewan syuro tidak dipilih oleh muktamirin, hanya ditunjuk oleh mandatoris tunggal (Cak Imin)," kata Lukman saat ditemi di Hotel Grand Cempaka, Cemapa Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).
Baca: Live Streaming TV Online Indosiar Madura United vs PSIS, Liga 1 2019 via Vidio Premier, Tonton di HP
Baca: Live Streaming Manchester United vs Crystal Palace, Live Mola TV via Mola Mobile App, Tonton di HP
Baca: Malam Ini - Live Streaming HUT SCTV ke-29 Pukul 20:00 WIB, Agnez Mo Hingga Afgan akan Tampil
Lukman menambahkan, hilangnya fungsi dan kewenangan dewan syuro di PKB telah merebut kultur Nahdlatul Ulama (NU) yang selama ini berkembang di internal partai.
Padahal, kata Lukman, posisi dewan syuro sebagai tempat berkumpulnya para kiai untuk menentukan kebijakan partai.
"Bagi saya ini adalah mencerabut kultur NU yang tumbuh dan dikembangkan di PKB. Apa itu kultur NU? bahwa dewan syuro tempat berkumpulnya para kiai dengan segala macam kebijakannya, dan dewan syuro bagi kultur NU dan PKB sebelumnya tempat berkumpulnya para kiai yang menentukan kebijakan di internal partai," kata Lukman.
Lebih lanjut, ia juga mengatakan adanya mandatoris tunggal dalam tubuh PKB telah mengurangi kualitas demokrasi yang selama ini terbangun dalam internal partai dan gelaran muktamar.
"Mandatoris tunggal itu justru mengurangi kualitas demokrasi di internal PKB," jelasnya.