TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi langkah Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) kembali mencoret petahana komisioner KPK.

Komisioner KPK Laode M Syarif tersingkir dan dinyatakan tidak lolos, setelah sebelumnya Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan yang tak lolos tes psikologi.

Satu-satunya petahana yang masih bertahan yaitu Alexander Marwata.

"IPW mendukung penuh langkah Pansel KPK yang sudah mencoret dua petahana dalam proses seleksi capim KPK dan diharapkan dalam proses seleksi selanjutnya petahana yang ada juga harus dicoret," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Minggu (25/8/2019).

Dia menjelasakan ada sejumlah alasan kenapa petahana harus dicoret. Pertama, jangan jadikan tradisi petahana bisa dua periode.

Kedua, dia menjelaskan, petahana tidak bisa menjaga soliditas KPK hingga terbelah menjadi "polisi India dan polisi Taliban".

Ketiga, petahana tidak mampu mewujudkan status audit keuangan KPK menjadi WTP, tapi hanya sebatas WDP.

Baca: Cerita Lengkap Pria Gendong Jenazah karena Ambulans Puskesmas Tak Bisa Dipakai

Baca: Viral, Pemuda 24 Tahun Nikahi Sinden Berusia 50 Tahun, Begini Ceritanya

"Status WDP bagi lembaga antirasua adalah sangat memalukan, karena menunjukkan lembaga antirasua itu tdk tertib keuangan atau anggaran dan berpotensi terjadi korupsi," jelasnya.

Keempat, kesemrawutan yang terjadi di KPK adalah wujud ketidakmampuan dan kegagalan petahana.

"Jika sudah demikian untuk apa dipertahankan lagi oleh Pansel," paparnya.

Lebih lanjut kata dia, hasil kerja keras pansel dalam melahirkan 20 dari 40 capim KPK patut dihargai semua pihak.

Memang kerja keras pansel ini belum final. Masih ada satu tahap lagi, yakni seleksi tahap wawancara, yang akan memilih 10 dari 20 capim yang tersisa.

"Dengan terpilihnya 20 orang ini, capim makin mengkristal menuju proses pemilihan figur figur yang profesional untuk menjadi pimpinan KPK ke depan," ucapnya.

Dari keterpilihan 20 figur capim ini makin terlihat bahwa akan masuk empat figur polisi dalam 10 besar.

"Untuk kemudian akan dipilih presiden 5 figur yang dua di antaranya nantinya adalah polisi," jelasnya.

Hadirnya dua figur polisi di jajaran pimpinan KPK saat ini, dia menilai, sangat diperlukan untuk menata dan menertibkan kekacauan di KPK serta menyatukan kembali KPK yang terbelah dua antara "polisi India dan polisi Taliban".

Dengan solidnya KPK diharapkan fungsi-fungsi strategis KPK, seperti fungsi supervisi bisa berjalan maksimal.

Dengan berjalannya fungsi-fungsi strategis ini, lanjut dia, maka KPK tidak hanya berperan sebagai pemadam kebakaran dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.

Tapi benar-benar bisa menjadi lembaga yang mencegah mewabahnya korupsi di negeri ini.
"Pansel sepertinya berusaha melahirkan pimpinan yang bisa membawa paradigma baru bagi KPK, khususnya dalam pemberantasan dan mencegah mewabahnya korupsi di negeri ini," tegasnya.