Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Satu Aplikasi Jutaan
Cerita
Indonesia
DOWNLOAD NOW!
Tribun
LIVE ●

Pegiat Antikorupsi: Pengadaan Pin Emas DPR RI harus Dibatalkan

Pegiat antikorupsi dari Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengkritik pengadaan pin emas untuk anggota DPR RI.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Pegiat Antikorupsi: Pengadaan Pin Emas DPR RI harus Dibatalkan
TRIBUNNEWS.COM/Edwin Firdaus
Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, Erwin Natosmal Oemar di gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Rabu(25/2/2015). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pegiat antikorupsi dari Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengkritik pengadaan pin emas untuk anggota DPR RI.

Erwin Natosmal menegaskan, pengadaan pin emas itu menandakan DPR masih berorientasi untuk memuaskan kepentingan dirinya sendiri dibanding kepentingan publik.

"Masih dangkalnya pola pikir anggota DPR kita. DPR masih berorientasi untuk memuaskan kepentingan dirinya sendiri dibanding kepentingan publik," ujar Peneliti ILR ini kepada Tribunnews.com, Minggu (25/8/2019).

Dia menilai, pengadaan pin emas untuk anggota terpilih DPR RI periode 2019-2024 itu harus dibatalkan.

Baca: Sebelum Resepsi, Terekam Aksi Mesra Roger Danuarta & Cut Meyriska di Depan Lift, Lendot-lendot Manja

Baca: Belum Tinggal Berdua dengan Roger Danuarta, Cut Meyriska Ungkap Alasannya, Singgung soal Bayi

Baca: Unik, Pembalap di HDC Pekanbaru 2019 Ini Pakai Bekas Botol Oli Agar Rem Lebih Dingin

Karena imbuh dia, jelas-jelas pengadaan pin emas sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Untuk itu dia tegaskan kembali, pengadaan pin emas untuk anggota baru DPR RI harus dibatalkan.

Rekomendasi Untuk Anda

"Tidak ada satu pun alasan pembenar yang bisa diterima akal sehat dari pemborosan anggaran publik tersebut," tegasnya.

Diketahui, DPR telah menganggarkan pengadaan pin emas untuk anggota DPR RI periode 2019-2024 sebesar Rp 5,5 miliar.

Dana Rp 5,5 miliar merupakan pagu anggaran yang dialokasikan. Sedangkan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan pin emas tersebut tak sampai Rp 4,5 miliar.

Tak wajib

Ketua DPP Partai Keadilan Sejehtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai pin emas tidak wajib diberikan kepada anggota terpilih DPR RI periode 2019-2024.

"Pin emas tidak wajib dan bagus diangkat agar bisa masuk pada pembahasan yang lebih substansial tentang kinerja DPR," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Minggu (25/8/2019).

Dia pun tidak terlalu menyoal jika diputuskan tidak akan memperoleh pin emas saat pelantikan anggota DPR RI.

"Lanjut atau tidaknya Pin monggo diputuskan," ucap mantan Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini.

Baca: 5 Tahun Jadi Pelatih Vokal BLACKPINK, Shin Yoo Mi Ungkap Kekagumannya dengan Rose

Baca: Zulkifli Hasan Sebut Masalah Pin Emas Dimunculkan untuk Cari Popularitas

Baca: Viral Pria Gendong Jenazah Karena Ambulans Puskesmas Tak Bisa Dipakai, Ini Respons Wali Kota

Halaman 1/3
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas