TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari ini (26/8), kalau tidak ada aral melintang, Presiden Joko Widodo bakal mengumumkan lokasi Ibu Kota negara baru di Pulau Kalimantan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan, Kalimantan adalah satu-satunya pulau di Indonesia dengan tingkat aktivitas kegempaan relatif paling rendah.

"Meskipun di Pulau Kalimantan terdapat struktur sesar dan memiliki catatan aktivitas gempa bumi, secara umum wilayah Pulau Kalimantan masih relatif lebih aman dibanding daerah lain di Indonesia, seperti Pulau Sumatra, Jawa, Sulawesi, dan Papua yang memiliki catatan sejarah gempa merusak dan menimbulkan korban jiwa sangat besar," ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam siaran pers, akhir pekan lalu.

Menurut Dwikorita, kondisi seismisitas Kalimantan yang relatif rendah ini berdasarkan sejumlah fakta.

Pertama, wilayah Pulau Kalimamtan memiliki jumlah struktur sesar aktif yang jauh lebih sedikit dari pulau-pulau lain di Indonesia.

Kedua, wilayah Pulau Kalimantan lokasinya cukup jauh dari zona tumbukan lempeng (megathrust).
Sehingga, suplai energi yang membangun medan tegangan terhadap zona seismogenik di Kalimantan tidak sekuat dengan akumulasi medan tegangan zona seismogenik yang lebih dekat zona tumbukan lempeng.

Baca: Kirana Larasati Kini Pacaran dengan Bule bernama Elliott Hawkins, Intip Fotonya saat Hadiri HUT SCTV

Baca: Pekerja Asing Dinilai Belum Perlu Dilibatkan untuk Atasi Tumpahan Minyak di Perairan Karawang

Ketiga, beberapa struktur sesar di Kalimantan kondisinya sudah berumur tersier sehingga segmentasinya banyak yang sudah tidak aktif lagi dalam memicu gempa.

Toh, untuk mengantisipasi bencana yang mungkin terjadi khususnya di wilayah pesisir Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan yang berhadapan dengan sumber gempa, maka perlu menyusun strategi mitigasi dengan menyiapkan tata ruang pantai agar masyarakat pesisir lebih aman.

"Tata ruang pemanfaatan daerah pesisir harus berbasis mitigasi bencana. Ini penting guna mengantisipasi bencana tsunami di pantai rawan tsunami dan tangguh menghadapi tsunami," tegas Dwikorita.

Selain itu, konsep evakuasi mandiri juga menjadi pilihan tepat dan efektif untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman tsunami.

Evakuasi mandiri dengan menjadikan guncangan gempa kuat sebagai peringatan dini tsunami alami bisa menjamin keselamatan masyarakat.

Dwikorita menjelaskan, edukasi evakuasi mandiri dan pelatihan evakuasi (drill) akan menjadi materi penting dalam kegiatan sosialisasi untuk masyarakat dan stakeholder di wilayah pantai rawan tsunami oleh berbagai lembaga terkait, seperti BNPB, BPBD, dan BMKG.

Masyarakat yang ditinggal di zona sesar aktif dan di kawasan pesisir harus memahami bagaimana cara selamat saat terjadi gempa bumi dan tsunami.

"Jika tempat tinggal kita di daerah rawan, maka yang penting dan harus disiapkan adalah langkah mitigasinya, kesiapsiagaannya, kapasitas masyarakat dan stakeholder, serta infrastruktur yang kuat untuk menghadapi gempa dan tsunami yang mungkin terjadi," imbuh Dwikorita.

Diumumkan Hari Ini

Presiden Joko Widodo akan mengumumkan lokasi ibu kota baru hari ini, Senin (26/8). Pengumuman itu disampaikan melalui akun Youtube Sekretariat Presiden.

Video yang diunggah 26 Agustus 2019 itu berjudul "Upcoming Live | Presiden Jokowi Mengumumkan Ibu Kota Baru".

Pada akhir video berdurasi satu menit disampaikan bahwa pengumuman ibu kota baru akan disiarkan secara langsung hari ini oleh akun tersebut.

Sebelumnya kajian mengenai pemindahan ibu kota negara telah bergulir.

Di awal video memperlihatkan Jokowi yang meminta izin pemindahan ibu kota saat pidato nota keuangan dan RAPBN 2020 di DPR, Jumat (16/8) lalu.

Baca: Live Streaming Siaran Langsung Pengumuman Ibu Kota Negara yang Baru Siang Nanti, Tonton di HP

Baca: Ibu Kota Disebut akan Pindah ke Kalimantan Timur, BMKG Beberkan 3 Sesar dan Catatan Gempa

"Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke pulau Kalimantan," demikian cuplikan pidato Jokowi di awal video.

Kalimantan menjadi lokasi yang dipilih oleh Jokowi. Namun, belum ada lokasi spesifik yang disampaikan oleh pemerintah karena masih menunggu hasil kajian.

Pengumuman lokasi ibu kota memang ditargetkan akan segera dilakukan. Hal itu menindaklanjuti dua kajian terakhir yang telah diserahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) ke presiden.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro telah memberikan dua kajian terakhir pada PresidenJoko Widodo, Jumat (23/8) lalu.

Dua kajian tersebut berkaitan dengan struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan ibu kota baru.

Jokowi sebelumnya juga sempat menyampaikan akan mengumumkan lokasi ibu kota pada bulan Agustus ini. "Nanti kita sampaikan Agustus," ujar Jokowi Selasa (30/7).

Berita Ini Sudah Tayang di KONTAN, dengan judul: Hari ini Presiden umumkan lokasi Ibu Kota, Kalimantan aman dari gempa? Ini kata BMKG dan Presiden Jokowi akan umumkan lokasi ibu kota baru hari ini

Revisi 

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil merevisi ucapannya mengenai lokasi ibu kota baru.

Dia mengatakan, hingga saat ini lokasi pusat pemerintahan baru belum ditentukan.

"Belum ada keputusan. Tunggu saja," ujar dia kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2019) malam.

Sofyan mengatakan, rencananya lokasi ibu kota baru bakal diumumkan Presiden Joko Widodo. Waktu pengumuman lokasi pun belum dapat dipastikan.

"Lokasi akan diumumkan Presiden pada saatnya," lanjut dia.

Adapun sebelumnya, Sofyan sempat mengatakan, lokasi ibu kota baru berada di Provinsi Kalimantan Timur.

“Iya Kaltim benar,” ujar dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis siang.

Walaupun demikian, Sofyan masih mengunci rapat di mana persisnya lokasi ibu kota baru tersebut. Dia tak ingin membocorkan lokasi tersebut sebelum memastikan ketersediaan lahan di lokasi itu.

“Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana,” kata dia.

Menurut Sofyan, begitu lokasi pasti calon ibu kota baru itu diumumkan Presiden Jokowi, pihaknya akan mengamankan kepemilikan lahannya.

"Begitu diputuskan di mana lokasinya, akan kami kunci (lahannya),” ucap dia seperti dilansir Tribun dari Kompas.com.

Beberapa pihak pun berspekulasi, lokasi ibu kota baru bakal terletak di Bukit Soeharto, Kalimantan Timur yang beberapa waktu lalu sempat dikunjungi Presiden Jokowi.

Bukit yang populer dengan nama Taman Hutan Raya Bukit Soeharto tersebut memiliki luas taman hutan mencapai 61.850 hektare.

Lokasinya bisa ditempuh dengan jalan darat dalam waktu 1,5 jam dari Samarinda atau 45 menit dari Balikpapan.

Presiden Jokowi pun kemudian membantah Sofyan yang menyebut ibu kota akan pindah ke Kalimantan Timur.

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.

"Masih tunggu satu atau dua kajian," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis.

Presiden enggan menjelaskan lebih detil apa kajian yang belum komplet itu. Namun, menurut dia, kajian tersebut sampai saat ini belum ia terima.

Oleh karena itu, belum ada keputusan dan pengumuman soal lokasi persis ibu kota baru.

Istana Negara

“Ibu kota baru, kota dengan taman kota yang indah orang bisa hidup sehat, dan udaranya bersih.”

Gambaran itu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, usai menghadiri rapat Rancangan Undang-Undang Pertanahan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Sofyan juga menyebut pemerintah sudah memutuskan ibu kota baru akan berlokasi di Kalimantan Timur.

Secara meyakinkan Sofyan juga merinci konstruksi bangunan di ibu kota baru dimulai dari Istana Negara.

“Yang dibangun pertama tentu kantor presiden, lalu kantor menteri, DPR dan lain-lain begitu yaa,” urai Sofyan.

Sofyan menyampaikan saat ini pemerintah masih melakukan sinkronisasi pasal-pasal terakhir dalam RUU Pertanahan.

Dalam pasal tersebut, seperti diutarakan Sofyan mengatur tentang sistem informasi untuk menyelaraskan berbagai kementerian/lembaga.

Adanya sistem informasi pertanahan akan menghubungkan informasi terkait lahan atau kawasan yang berada di bawah masing-masing kementerian/lembaga.

“Informasi ini harus link sehingg kita tahu izinnya, mana batasnya dan lainnya," ujar dia.

Selanjutnya, RUU Pertanahan akan dibahas di DPR paling lambat akhir September 2019.

Sudah diputuskan

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, memastikan ibu kota baru akan berada di Provinsi Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Menteri ATR usai rapat Rancangan Undang-Undang Pertanahan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

“Iya sudah diputuskan (ibu kota baru, red) di Kalimantan Timur, hanya spesifiknya yang belum,” ujar Sofyan.

Sofyan menegaskan saat ini pemerintah menunggu kepastian lokasi ibu kota sebelum mengunci tata kelola tanah melalui UU Pertanahan.

UU Pertanahan tersebut akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selambat-lambatnya akhir September.

"Nanti kalau sudah diputuskan kita langsung kunci,” papar Sofyan.

Ia memaparkan cor pertama ibu kota baru akan digarap di atas tanah seluas 3.000 hektare, selanjutnya perluasan tanah ditargetkan mencapi 300 ribu hektare.

Sofyan menyebut dengan adanya RUU Pertanahan persoalan spekulan tanah di Kaltim bisa terurai.

“Yang kemarin beredar kan Undang undang pertanahan akan mengatur pajak progresif. Padahal undang undang ini untuk menjegah spekulan tanah,” urai dia.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menegaskan RUU Pertanahan harus segera diselesaikan sebelum dibahas di DPR.

"Satu bulan masa kerja ini kita sinkronkan semua K/L(Kementerian Lembaga). Aturan UU yang mengatur di kementerian masing-masing ini akan disatukan secara komprehensif sebagai bahan acuan membahas (daftar inventarisasi masalah) DIM. RUU ke DPR yang waktunya tinggal satu bulan," ujar Tjahjo.

Desain berubah

Sebelumnya, sebuah dokumen bertajuk 'Gagasan Rencana dan Kriteria Desain Ibu Kota Negara' beredar.

Di dalam dokumen tersebut termuat wajah baru ibu kota negara. Provinsi Kalimantan telah disebut Presiden Joko Widodo sebagai lokasi pengganti DKI Jakarta untuk ibu kota Indonesia.

Namun, Presiden masih merahasiakan lokasi dan provinsi spesifik yang bakal menjadi ibu kota baru.

Dalam dokumen yang diterima Kompas.com, Selasa (20/8/2019), ibu kota baru akan mengusung visi sebagai katalis peningkatan peradaban manusia Indonesia.

Dokumen tersebut berlogo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di sudutnya.

Baca: Penajam Masuk Calon Ibu Kota Baru RI di Kalimantan Timur, Begini Peluang & Kondisi Sumber Airnya

Baca: Rocky Gerung Kritik Keras Ibu Kota Pindah: Zaman Modern, Pemerintahan Bukan di Istana, tapi di Otak

Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja membenarkan dokumen tersebut.

Namun, ia memastikan, bahwa dokumen yang beredar masih sebatas gagasan.

"Masih konsep desain," tulis Endra melalui layanan pesan singkat kepada Kompas.com.

Lantas, seperti apa wajah ibu kota baru versi dokumen itu?

Setidaknya ada tiga pendekatan yang dijabarkan dari visi yang ada.

Pertama, mencerminkan identitas bangsa.

Dalam hal ini identitas bangsa akan diterjemahkan dalam urban design secara filosofis dari pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.

Identitas bangsa akan tergambar melalui desain morfologi dan fungsi-fungsi kota.

Kemudian, ruang-ruang bagi aktivitas masyarakat yang mendorong prinsip gotong royong, dan fungsi-fungsi serta wadah yang melestarikan sejaran dan budaya bangsa.

Sebagai visualisasi gagasannya, akan dibangun sebuah lapangan lengkap dengan Monumen Pancasila di tengahnya.

Lapangan tersebut berada di kawasan inti pusat pemerintahan berbentuk lingkaran dimana pada bagian tengahnya terdapat bintang dan sebuah menara tinggi menjulang.

Pendekatan kedua yakni mewujudkan keberlanjutan sosial-ekonomi-lingkungan.

Sebagai outcome dari integrasi ketiga aspek tersebut maka pembangunan yang dilakukan akan meminimalisir intervensi terhadap alam.

Selain itu, ada lima pemikiran lainnya yakni mengintegrasikan ruang-ruang hijau serta biru; mempertahankan keberadaan hutan Kalimantan (city in the forest); diperbanyak public dan community spaces; mengadopsi new urbanism dan green building/infrastructure; terakhir, kualitas ruang yang mendorong kreativitas dan produktivitas masyarakat.

Visualisasi gagasan yang dilakukan yakni dengan menghadirkan integrasi ruang hijau dan biru, dimana geometri kawasan disesuai berdasarkan kearifan lokal.

Sedangkan ruang terbuka publik akan mengusung konsep dapat diakses oleh seluruh kalangan.

Nantinya, Istana Negara akan berada tepat di depan Monumen Pancasila, dimana sekelilingnya terdapat ruang terbuka hijau atau kawasan hutan.

Selain itu juga terdapat danau buatan yang cukup besar pada bagian belakangnya.

Pada sisi kiri bagian belakang Istana Negara terdapat kompleks rumah dinas menteri yang mengelilingi sebuah area ruang terbuka hijau yang cukup luas.

Sedangkan pada sisi kanan bagian belakang terdapat markas besar TNI/Polri, dimana terdapat sebuah danau buatan di sampingnya.

Pendekatan terakhir yaitu dengan mewujudkan kota cerdas dan modern berstandar internasional.

Kelak, IKN bakal menjadi kota yang compact, mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).

Ada enam indikator yang digunakan untuk mewujudkan pendekatan ini.

Mulai dari penataan bangunan dan lingkungan yang compact dan inklusif; moda transportasi publik yang terintegrasi; hingga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas kerja.

Berikutnya, kolaborasi antara arsitektur modern dengan local wisdom; penerapan desain, material dan teknologi modern, smart building dan penggunaan energi terbarukan; serta desain yang mengutamakan pada pemenuhan seluruh target SDGs sebagai acuan pembangunan kota-kota Indonesia ke depannya.

Konsep kota compact dan smart meliputi smart industry, smart security, smart energy, smart people, smart health, smart home, smart mobility, smart government, dan smart retail.

Adapun sebagai visualisasi gagasannya yakni moda transportasi yang terintegrasi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Dia Gagasan Desain Ibu Kota Baru di Kalimantan"  dan "Klarifikasi, Menteri ATR Sebut Lokasi Ibu Kota Baru Belum Ditentukan"

Penulis : Dani Prabowo